NUGRAHA, ALBERTUS (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA PPDS-1 OBSTETRI GINEKOLOGI DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0047 - ALBERTUS NUGRAHA-COVER_a.pdf Download (817kB) | Preview
	Text 21.C2.0047 - ALBERTUS NUGRAHA-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C2.0047 - ALBERTUS NUGRAHA-DAPUS _a.pdf Download (771kB) | Preview
	Text 21.C2.0047 - ALBERTUS NUGRAHA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (843kB)

Abstract

Status ganda Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagai peserta didik sekaligus pelaksana pelayanan medis menciptakan ambiguitas peran yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. Permasalahan utama bersumber pada kekosongan norma serta inkonsistensi implementasi regulasi yang mencakup aspek supervisi, pendelegasian wewenang, pengaturan jam kerja, sistem remunerasi, hingga mekanisme pertanggungjawaban hukum atas dugaan malpraktik atau kesalahan medis. Kondisi ini menempatkan PPDS pada posisi yang rentan dalam menjalankan praktik klinisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan dan implementasi perlindungan hukum bagi PPDS-1 Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), dengan mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian sengketa medis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat efektivitas perlindungan hukum di lingkungan rumah sakit pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap subjek PPDS di berbagai institusi pendidikan terkait untuk mendapatkan gambaran realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen perlindungan hukum secara normatif telah tersedia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011. Namun, pada tingkat implementasi masih ditemukan berbagai kendala signifikan. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi ketidakjelasan status hukum PPDS dalam struktur ketenagakerjaan rumah sakit, lemahnya pengawasan administratif terhadap proses supervisi, serta adanya kesenjangan yang lebar antara standar regulasi (das sollen) dengan praktik aktual di lapangan (das sein). Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya perubahan dan penambahan pada konsep perlindungan hukum bagi PPDS yang lebih integratif dan komprehensif guna menjamin kepastian hukum. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan adanya percepatan penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis dan tegas, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai supervisi dan pendelegasian wewenang bertingkat, serta peningkatan edukasi kesadaran hukum bagi PPDS. Selain itu, rumah sakit pendidikan wajib mengoptimalisasi perannya dalam menyediakan jaminan perlindungan hukum dan keselamatan kerja yang lebih representatif bagi seluruh peserta didik.

Actions (login required)

View Item