SUSANTI, MARIA EMYLIA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS HAK ROYALTI BAGI KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0149 - 22.C1.0149 - MARIA EMYLIA SUSANTI_cover.pdf Download (612kB) | Preview
	Text 22.C1.0149 - 22.C1.0149 - MARIA EMYLIA SUSANTI_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0149 - 22.C1.0149 - MARIA EMYLIA SUSANTI_dapus.pdf Download (852kB) | Preview
	Text 22.C1.0149 - 22.C1.0149 - MARIA EMYLIA SUSANTI_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (811kB)

Abstract

Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak royalti atas karya cipta lagu dan/atau musik merupakan bagian dari perlindungan hak ekonomi pencipta yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan karya cipta secara adil di ruang publik komersial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum hak royalti bagi pencipta lagu dan/atau musik, menelaah pelaksanaannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi perlindungan hak royalti di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Wahana Musik Indonesia (WAMI), Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), serta seorang pencipta lagu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2025 di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum hak royalti bagi pencipta lagu dan/atau musik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai hak ekonomi pencipta serta Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 mengenai pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Secara normatif, pengaturan tersebut telah memberikan dasar perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta. Namun secara empiris, pelaksanaan perlindungan hak royalti belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang dianalisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, meliputi faktor substansi hukum yang masih menimbulkan multitafsir, faktor struktur hukum yang belum berjalan efektif, serta faktor budaya hukum berupa rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengguna lagu dan/atau musik terhadap kewajiban pembayaran royalti.

Actions (login required)

View Item