PANGGALIH, PUTRI LODHANG (2026) KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ATAS TEKNOLOGI CRISPR-CAS9 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0143 - PUTRI LODHANG PANGGALIH_cover.pdf Download (727kB) | Preview
	Text 22.C1.0143 - PUTRI LODHANG PANGGALIH_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0143 - PUTRI LODHANG PANGGALIH_dapus.pdf Download (715kB) | Preview
	Text 22.C1.0143 - PUTRI LODHANG PANGGALIH_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB)

Abstract

Negara Indonesia memiliki komoditas pangan yang melimpah, tetapi pada tahun 2020, Indonesia mengalami krisis pangan dibuktikan dengan meningkatnya ketimpangan pangan beberapa tahun terakhir. Di tengah problematika tersebut, teknologi CRISPR-Cas9 hadir dengan berbagai manfaat, salah satunya menciptakan tanaman pangan baru. Namun, perlindungan paten di Indonesia masih mnghadapi beberapa polemik, seperti kepastian hukum yang berkaitan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan, proses perlindungan hukum yang tepat, dan implementasi TRIP’s Agreement terhadap teknologi CRISPR-Cas9 berdasarkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian menununjukkan, bahwa teknologi CRISPR-Cas9 telah memenuhi syarat substantif perlindungan paten karena melibatkan manusia dalam melaksanakan prosesnya, sehingga tidak berjalan secara alami. Perlindungan hukum preventif dan represif yang tepat dalam hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yakni pendaftaran permohonan disertai deskripsi yang lengkap dan perlindungan represif dalam bentuk ganti kerugian dan sanksi pidana. Namun, adanya keterbatasan di beberapa hal mengakibatkan proses menjadi lambat dan belum memenuhi efisiensi waktu TRIP’s Agreement. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian perlu adanya kepastian hukum terkait pengesahan kebijakan pengeditan genom dan meningkatkan tenaga ahli bidang sains di lembaga pemeriksa paten.

Actions (login required)

View Item