MARANG, JENITA TRYANI LAU (2026) IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PELINDUNGAN JURNALIS DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA (STUDI KASUS KONFLIK ISRAEL – PALESTINA). S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0127 - JENITA TRYANI LAU MARANG_cover.pdf Download (777kB) | Preview
	Text 22.C1.0127 - JENITA TRYANI LAU MARANG_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0127 - JENITA TRYANI LAU MARANG_dapus.pdf Download (758kB) | Preview
	Text 22.C1.0127 - JENITA TRYANI LAU MARANG_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (754kB)

Abstract

Hukum humaniter internasional memberikan pelindungan khusus bagi jurnalis yang menjalankan misi profesional di wilayah konflik bersenjata. Dalam hal ini, hukum humaniter internasional menetapkan dua status berbeda untuk jurnalis yang berada di wilayah konflik bersenjata, antara lain jurnalis sipil dan koresponden perang. Keduanya sama-sama diakui dan dilindungi sebagai warga sipil, namun hanya koresponden perang yang berhak atas status tawanan perang. Akan tetapi, melihat banyaknya kasus jurnalis yang tewas, terluka, maupun ditangkap selama meliput konflik bersenjata, sedangkan pelindungan terhadap jurnalis telah diatur dalam hukum humaniter internasional, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya hukum humaniter internasional menjamin keamanan jurnalis di wilayah konflik bersenjata dan bagaimana implementasi pelindungan hukum tersebut ditegakkan dalam konflik? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlakuan yang seharusnya diterima jurnalis saat berada di wilayah konflik dan mengetahui bagaimana realita praktik pelindungan jurnalis yang terjadi selama konflik bersenjata Israel – Palestina. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan mengamati bagaimana interaksi dan reaksi yang terjadi di dalam masyarakat internasional ketika aturan-aturan hukum humaniter internasional diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak praktik impunitas terhadap kasus kekerasan jurnalis yang terjadi dalam konflik bersenjata Israel – Palestina, meskipun tanggung jawab negara dan tanggung jawab pidana individual telah ditegakkan melalui surat perintah penangkapan terhadap para pelaku, tetapi eksekusi perintah tersebut belum dilaksanakan secara efektif.

Actions (login required)

View Item