HANGGRAINI, CORNELIA DYAH AYU (2026) IMPLEMENTASI ASAS RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI ALAT PEMULIHAN NAMA BAIK INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0097 - CORNELIA DYAH AYU HANGGRAINI_cover.pdf Download (908kB) | Preview
	Text 22.C1.0097 - CORNELIA DYAH AYU HANGGRAINI_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0097 - CORNELIA DYAH AYU HANGGRAINI_dapus.pdf Download (961kB) | Preview
	Text 22.C1.0097 - CORNELIA DYAH AYU HANGGRAINI_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pesatnya kemajuan teknologi membuat semua orang bisa mengakses dan/atau menyebarkan informasi, data, dan/atau konten pribadi siapapun. Hal ini berpotensi merusak nama baik dan merugikan si subyek data. Disisi lain, telah muncul asas right to be forgotten yang bertujuan untuk menghapus informasi, data, dan/atau konten pribadi seseorang di masa lalu yang dapat merusak nama baiknya. Asas ini seharusnya bisa menjadi alat untuk memulihkan nama baik Korban yang informasi, data, dan/atau konten pribadinya tersebar karena ulah Pelaku. Penelitian dilakukan untuk mengetahui implementasi asas right to be forgotten sebagai alat pemulihan nama baik individu dalam perspektif hak asasi manusia dan faktor yang mendorong serta menghambat implementasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Peduli (FKP) Batang, dan seorang Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas right to be forgotten sejatinya memiliki peranan besar dalam memulihkan nama baik individu. Namun, mekanisme implementasi asas right to be forgotten yang dilakukan di Indonesia masih tidak sejalan dengan Peraturan Perudang-Undangan yang ada. Selain itu, hambatan dalam implementasi asas ini jauh lebih banyak daripada faktor pendorongnya yang menunjukkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia belum siap mengadopsi asas ini ke dalam hukum nasional. Banyaknya hambatan menyebabkan asas ini ada, tetapi sulit atau bahkan tidak bisa diimplementasikan.

Actions (login required)

View Item