MAHESWARA, AUREL IVAN (2026) DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0056 - AUREL IVAN MAHESWARA_cover.pdf Download (768kB) | Preview
	Text 22.C1.0056 - AUREL IVAN MAHESWARA_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0056 -AUREL IVAN MAHESWARA_dapus.pdf Download (784kB) | Preview
	Text 22.C1.0056 - AUREL IVAN MAHESWARA_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi fenomena yang sering terjadi sampai saat ini. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara material, tetapi juga merusak keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tetapi pada praktiknya, sering kali adanya persoalan yang terkait dengan disparitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelanggaran Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dalam kasus tindak pidana korupsi dan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemidanaan dalam penerapan pidana terhadap pelanggaran Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelanggaran Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 mempertimbangkan besar kerugian negara. Faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas yaitu besar kerugian negara maupun perekonomian negara/daerah, tingkat kesalahan dan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis, adapun juga perbedaan antara hakim dalam memutus hukuman antara putusan 1 dengan putusan yang lain. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelanggaran Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 mempertimbangkan besar kerugian negara yang telah disalahgunakan, bukan hanya dilihat dari penggunaan keuangan oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain tetapi seberapa besar dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemidanaan ialah besar kerugian keuangan negara atau perekonomian negara/daerah, tingkat kesalahan pelaku dan pertimbangan yuridis maupun nonyuridis.

Actions (login required)

View Item