SUSANTO, VINCENT PHEVOS (2026) PENGATURAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (KUHP LAMA, KUHP NASIONAL DAN KUHP BELANDA). S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0031 - VINCENT PHEVOS SUSANTO_cover.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C1.0031 - VINCENT PHEVOS SUSANTO_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0031 - VINCENT PHEVOS SUSANTO_dapus.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C1.0031 - VINCENT PHEVOS SUSANTO_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (681kB)

Abstract

Euthanasia merupakan tindakan medis yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, baik dari aspek etika, moral, agama, hukum, maupun hak asasi manusia. Perdebatan tersebut juga merambah ke ranah kenegaraan, mengingat negara melalui hukum pidana memiliki kewenangan untuk mengatur dan membatasi praktik euthanasia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan euthanasia dalam KUHP lama, KUHP Nasional, dan KUHP Belanda, serta bagaimana dinamika perubahan pengaturannya dalam ketiga sistem hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah substansi pengaturan euthanasia dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht/Dutch Criminal Code). Analisis dilakukan dengan mengaitkan normanorma tersebut dengan perkembangan isu hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak pasien dan akhir kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut pada prinsipnya sama-sama mengkriminalisasi euthanasia. Namun, hukum Belanda membuka ruang legal terbatas melalui Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act Tahun 2002 dengan memberikan pengecualian pemidanaan apabila euthanasia atau assisted suicide dilakukan oleh dokter yang memenuhi persyaratan kehati-hatian (due care requirements) serta mengikuti prosedur pelaporan dan evaluasi oleh komite peninjau regional. Sementara itu, dalam hukum pidana Indonesia terjadi perubahan ancaman pidana, di mana Pasal 344 KUHP lama mengatur pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan KUHP Nasional menurunkannya menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun. Penelitian ini merekomendasikan penguatan prinsip salus aegroti suprema lex sebagai dasar perlindungan kesejahteraan pasien, serta mendorong kajian lanjutan mengenai hak menolak terapi (informed refusal) dan perintah tidak dilakukan resusitasi (do not resuscitate/DNR).

Actions (login required)

View Item