WUNGKANA, ALBERT JONATHAN (2026) PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP TINDAKAN REPRESIF APARAT KEAMANAN PADA DEMONSTRASI BULAN MEI DAN AGUSTUS 2025. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0012 - ALBERT JONATHAN WUNGKANA_cover.pdf Download (798kB) | Preview
	Text 22.C1.0012 - ALBERT JONATHAN WUNGKANA_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 22.C1.0012 - ALBERT JONATHAN WUNGKANA_dapus.pdf Download (958kB) | Preview
	Text 22.C1.0012 - ALBERT JONATHAN WUNGKANA_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (707kB)

Abstract

Dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia pada bulan Mei dan Agustus 2025 mengalami pasang surut yang mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Hal ini merupakan fenomena yang normal dalam suatu negara hukum demokrasi karena di dalamnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi ketidakwajaran, yaitu dimana seharusanya pelaksanaan demonstrasi harus mendapat pelindungan melalui polisi yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan, justru sebaliknya. Polisi tersebut melakukan tindakan represif yang berakibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan rumusan masalah: 1. Bagaimana kesesuaian pengaturan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi terhadap tindakan represif aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi massa yang tidak terkontrol? 2. Bagaimana pelindungan hukum hak kebebasan berpendapat ketika terjadi tindakan represif aparat keamanan saat demonstrasi? Rumusan tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi terhadap tindakan represif polisi dalam menghadapi demonstrasi massa yang tidak terkontrol dan untuk mengetahui pelindungan hak kebebasan berpendapat ketika terjadi tindakan represif polisi saat demonstrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan studi pustaka sebagai data sekunder yang di analisis secara preskriptif. Jadi, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan represif polisi dalam menghadapi demonstrasi massa yang tidak terkontrol tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi. Sedangkan dalam hal pelindungan demonstrasi, tindakan represif polisi yang berujung pada pembubaran merupakan bukan kewenangannya dan justru menimbulkan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Actions (login required)

View Item