TZAYUNG, ANGELA SALSABILA (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (Studi Komparatif Putusan Perkara Pengadilan Negeri Atambua No. 17/Pdt.G/2012/Pn.Atb, Putusan Perkara Pengadilan Agama Manna No. 0295/Pdt.G/2016/Pa.Mna, dan Putusan Perkara Pengadilan Agama Manna No. 0528/Pdt.G/2017/Pa.Mna). S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0009 - ANGELA SALSABILA TZAYUNG_cover.pdf Download (853kB) | Preview
	Text 22.C1.0009 - ANGELA SALSABILA TZAYUNG_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0009 - ANGELA SALSABILA TZAYUNG_dapus.pdf Download (877kB) | Preview
	Text 22.C1.0009 - ANGELA SALSABILA TZAYUNG_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dieksekusi, sehingga pihak yang menang perkara tidak memperoleh perlindungan hak secara efektif. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas fungsi peradilan sebagai pelindung hak subjektif, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa karakteristik yuridis yang menyebabkan putusan hakim perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Atb dan Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Mna tidak dapat dieksekusi; dan (2) bagaimana perbandingan penyelesaian terhadap putusan deklarator yang non-eksekutabel dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Atambua No. 17/Pdt.G/2012/PN.Atb, Putusan Perkara Pengadilan Agama Manna No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mna, dan Putusan Perkara Pengadilan Agama Manna No. 0528/Pdt.G/2017/PA.Mna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang diperkuat secara terbatas dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan advokat. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang‑undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, serta data primer dari hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan yang menjadi objek penelitian, putusan tingkat pertama pada dasarnya bersifat deklarator/konstitutif: PN Atambua hanya menyatakan status tanah sengketa sebagai aset kongsi dan sertifikat cacat hukum, sementara PA Manna hanya menetapkan ahli waris, objek warisan, dan porsi bagian, tanpa amar kondemnator yang memerintahkan perbuatan konkret yang dapat dieksekusi juru sita. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kelemahan perumusan petitum yang dominan deklaratif, diperkuat oleh pilihan hakim yang sangat ketat menerapkan asas ultra petita. Dalam perkara PN Atambua, penggunaan upaya hukum biasa (banding) tidak memperbaiki sifat non‑eksekutabel putusan. Sebaliknya, dalam perkara PA Manna, permasalahan non‑eksekutabilitas diatasi melalui gugatan baru (Perkara No. 0528/Pdt.G/2017/PA.Mna) yang secara tegas memohon amar kondemnator, sehingga menghasilkan putusan yang bersifat eksekutorial tanpa melanggar asas ne bis in idem karena berbeda causa petendi dan petitum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kecermatan penggugat dalam merumuskan petitum pada perkara sengketa, serta perlunya kehati-hatian dalam memilih upaya hukum yang tepat ketika putusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Actions (login required)

View Item