SANTOSO, FERNANDO PETER (2026) KAJIAN PERATURAN BITCOIN SEBAGAI SISTEM UANG TUNAI ELEKTRONIK PEER-TO-PEER DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0003 - FERNANDO PETER SANTOSO_cover.pdf Download (746kB) | Preview
	Text 22.C1.0003 - FERNANDO PETER SANTOSO_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0003 - FERNANDO PETER SANTOSO_dapus.pdf Download (739kB) | Preview
	Text 22.C1.0003 - FERNANDO PETER SANTOSO_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB)

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan dari uang tunai konvensional menuju sistem pembayaran elektronik. Namun, sistem keuangan yang masih bersifat tersentralisasi menimbulkan berbagai persoalan, seperti kerentanan terhadap inflasi, penyalahgunaan data, dan rendahnya perlindungan privasi. Bitcoin hadir sebagai inovasi teknologi berbasis blockchain yang menawarkan sistem uang tunai elektronik peer-to-peer tanpa perantara lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara perkembangan teknologi Bitcoin dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini masih berorientasi pada model tradisional dan tersentralisasi. Bitcoin di Indonesia hanya diakui sebagai aset kripto atau komoditas yang dapat diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti, OJK dan Peraturan Menteri Keuangan. Teknologi Bitcoin yang menawarkan sistem pembayaran elektronik dan penyimpanan uang elektronik berbasis blockchain belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terhadap pemanfaatannya di luar fungsi investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi Bitcoin di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum mengakomodasi potensi teknologi Bitcoin sebagai sistem uang tunai elektronik peer-to-peer. Diperlukan kajian dan pengembangan regulasi yang lebih adaptif agar sistem pembayaran elektronik dan sistem penyimpanan uang elektronik berbasis blockchain dapat diatur secara jelas, aman, dan memberikan kepastian hukum, tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan nasional dan perlindungan masyarakat.

Actions (login required)

View Item