KONSEKUENSI PELABELAN TERORIS TERHADAP KELOMPOK BERSENJATA DI PAPUA: PERSPEKTIF SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

ANSANAY, WAYNE ADVENTINO WILLIAM (2026) KONSEKUENSI PELABELAN TERORIS TERHADAP KELOMPOK BERSENJATA DI PAPUA: PERSPEKTIF SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

[img]
Preview
Text
21.C1.0125 - WAYNE ADVENTINO WILLIAM ANSANAY_cover.pdf

Download (782kB) | Preview
[img] Text
21.C1.0125 - WAYNE ADVENTINO WILLIAM ANSANAY_isi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
21.C1.0125 - WAYNE ADVENTINO WILLIAM ANSANAY_dapus.pdf

Download (813kB) | Preview
[img] Text
21.C1.0125 - WAYNE ADVENTINO WILLIAM ANSANAY_lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (836kB)

Abstract

Pelabelan kelompok bersenjata di Papua sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Di satu sisi, pelabelan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi negara dalam menegakkan keamanan nasional; namun di sisi lain, menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum internasional, khususnya dalam konteks status belligerent. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pelabelan teroris terhadap kelompok bersenjata di Papua serta menilai kedudukannya dalam perspektif subjek hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok bersenjata di Papua belum memenuhi kriteria sebagai belligerent karena tidak memiliki struktur pemerintahan yang teratur, wilayah kekuasaan yang stabil, serta pengakuan dari pihak ketiga. Pelabelan teroris oleh pemerintah Indonesia memiliki konsekuensi terhadap penerapan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penegakan HAM, dan legitimasi kebijakan keamanan, sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap prinsip hukum humaniter internasional.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions: Faculty of Law and Communication
Depositing User: mr Dwi Purnomo
Date Deposited: 01 Apr 2026 02:58
Last Modified: 01 Apr 2026 02:58
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/39431
Keywords: Papua, terorisme, belligerent, hukum internasional, hak asasi manusia

Actions (login required)

View Item View Item