WIDIATMOKO, ARDHO (2026) ANALISIS PASAL-PASAL PADA UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERPOTENSI MERUGIKAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0079 - ARDHO WIDIATMOKO_cover.pdf Download (892kB) | Preview
	Text 20.C1.0079 - ARDHO WIDIATMOKO_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 20.C1.0079 - ARDHO WIDIATMOKO_dapus.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 20.C1.0079 - ARDHO WIDIATMOKO_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (919kB)

Abstract

Di Indonesia, salah satu Sumber Daya Alam (yang selanjutnya disebut SDA) yang paling potensial terdapat dalam bidang pertambangan. Pertambangan adalah proses kegiatan penggalian SDA yang memiliki pemasukan atau penghasilan devisa terbesar bagi setiap negara. Namun pada proses pengelolaannya, pertambangan memiliki risiko yang relatif tinggi terhadap lingkungan dibandingkan dengan pengelolaan komoditas lain pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pergeseran norma yang terletak pada frasa “dan/atau” dalam Pasal 96 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan frasa “dan” Pasal 96 huruf (c) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara kaitannya dengan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang perusahaan Minerba di Indonesia; (2) menganalisis pertentangan norma antara Pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususnya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan. Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang analisis Pasal pada Undang-Undang. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pergeseran norma Pasal 96 huruf (b) pada frasa “dan/atau” dalam Undang-Undang memberikan makna fleksibilitas dapat melaksanakan salah satu atau keduanya dalam melaksanakan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang sesuai kondisi wilayah tambang. Kemudian, penyelesaian pertentangan antara norma Pasal 162 dengan Pasal 66 yang melibatkan dua peraturan yang secara hierarkis sederajat seperti UU Minerba 2020 dengan UU PPLH 2009, maka peraturan yang lahir kemudian lah yang akan berlaku. Kesimpulan Penulis yakni (1) Perubahan frasa “dan/atau” pada Pasal 96 UU Minerba 2020 mengubah sifat norma dari kumulatif menjadi alternatif/komulatif. Dampaknya adalah perluasan interpretasi hukum, memberikan dampak buruk bagi penegak hukum, masyarakat, dan lingkungan hidup. (2) Penyelesaian pertentangan norma yang melibatkan dua peraturan yang secara hierarki sederajat seperti Pasal 66 UU Minerba 2020 dengan UU PPLH 2009, maka melalui asas Lex Specialis dimana UU PPLH 2009 dalam perlindungan HAM (lingkungan) yang sifatnya lebih mendasar. Tindakan membela lingkungan hidup sesuai Pasal 66 UU PPLH 2009 harus dianggap sebagai alasan pembenaran atas tuduhan merintangi dan mengganggu kegiatan pertambangan dalam Pasal 162 UU Minerba.

Actions (login required)

View Item