SIDAURUK, TAMARA ROMANA (2026) PERAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN: 315/PID.SUS/2019/PN. SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0068 - TAMARA ROMANA SIDAURUK_cover.pdf Download (744kB) | Preview
	Text 20.C1.0068 - TAMARA ROMANA SIDAURUK_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 20.C1.0068 - TAMARA ROMANA SIDAURUK_dapus.pdf Download (754kB) | Preview
	Text 20.C1.0068 - TAMARA ROMANA SIDAURUK_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB)

Abstract

Maraknya peredaran narkotika di Indonesia telah tersebar di segala lapisan masyarakat, mulai dari kalangan dewasa hingga kalangan anak-anak yang berdampak pada kehidupan negara di masa yang akan datang. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dapat berpengaruh terhadap fisik dan mental. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf bahkan kematian. Namun, banyak sekali pecandu narkotika tidak menghiraukan adanya ancaman tersebut. Kasus narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak terkecuali di kalangan remaja atau pelajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa dalam melaksanakan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang berdasarkan Putusan Nomor: 315/Pid.Sus/2019/PN.Smg, dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui oleh Jaksa dalam melaksanakan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang berdasarkan Putusan Nomor: 315/Pid.Sus/2019/PN.Smg. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks mengenai peran Jaksa dalam melaksanakan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang berdasarkan Putusan Nomor: 315/Pid.Sus/2019/PN.Smg. Berdasarkan hasil studi mengenai peran imperatif berupa melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 270 KUHAP yang berisi “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”, mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional, rumah sakit pemerintah, Lembaga rehabilitasi atau LAPAS, dan menjaga kepastian hukum bahwa hak-hak dari terpidana narkotika yang direhabilitasi terpenuhi. Saran Penulis adalah mempertahankan optimalisasi koordinasi antar instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi, serta Lapas, untuk memastikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi berjalan sesuai standar dan waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dan melakukan upaya secara kelembagaan untuk mendorong penyusunan regulasi atau petunjuk teknis khusus dalam menangani eksekusi putusan rehabilitasi bagi terpidana yang memiliki perkara hukum ganda, guna memperjelas tata cara dan prioritas eksekusi.

Actions (login required)

View Item