ANGGORO, ADITIYO WAHYU (2026) PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 188/PDT.G/2024/PN.SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 19.C1.0136 - ADITYO WAHYU ANGGORO_cover.pdf Download (779kB) | Preview
	Text 19.C1.0136 - ADITYO WAHYU ANGGORO_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
Preview	Text 19.C1.0136 - ADITYO WAHYU ANGGORO_dapus.pdf Download (989kB) | Preview
	Text 19.C1.0136 - ADITYO WAHYU ANGGORO_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (995kB)

Abstract

Hukum waris merupakan merupakan himpunan aturan aturan yang mengatur tentang akibat akibat hukum harta kekayaan pada seseorang yang meninggal dunia dan akibat akibat hukum yang ditimbulkan adanya peralihan bagi para ahli warisnya atau para penerimannya baik di dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Hakim dalam memutus perkara pewarisan diberikan tugas untuk memutus perkara tersebut dengan seadil adilnya bagi kedua belah pihak yang berpekara. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris bagi anak luar perkawinan dan mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim berpengaruh terhadap hak waris bagi anak luar perkawinan. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris bagi anak luar perkawinan dan sejauh mana pengaruh pertimbangan hakim berpengaruh terhadap hak waris bagi anak luar perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang merupakan jenis penelitian hukum yang berdasarkan pada studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak luar perkawinan yang tidak diakui tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya, sedangkan jika anak luar perkawinan tersebut bisa membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya melalui tes DNA maka anak luar perkawinan tersebut dapat hak waris dari ayahnya. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar perkawinan hanya bisa mewaris dari ibu dan keluarga ibunya, tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar perkawinan dapat mewaris dari ayahnya jika bisa dibuktikan dengan alat alat bukti yang sah.

Actions (login required)

View Item