SIMANJORANG, ASTERINA DWI KIREINA (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2022/PN SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0085_Asterina Dwi Kireina Simanjorang_ COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0085_Asterina Dwi Kireina Simanjorang_ ISI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0085_Asterina Dwi Kireina Simanjorang_ DAPUS_1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0085_Asterina Dwi Kireina Simanjorang_ LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban diberikan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana juga akan lebih berat jika yang melakukan tindak kejahatan merupakan pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana kekerasan dengan Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg serta untuk memahami pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan spesifikasi pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terkait yang kemudian diolah untuk mendapat hasil data akhirnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan pidana penjara dan juga pelatihan kerja. Pertanggungjawaban ini berdasarkan pada perbuatannya yang telah melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditambah dengan adanya status residivis pada pelaku membuat pertanggungjawaban pidana yang diberikan lebih berat dari sebelumnya. Putusan yang dihasilkan juga didasari dengan pertimbanganpertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan non-yuridis yang dilihat dari kondisi pelaku dan lingkungannya. Berdasarkan penjelasannya, maka disimpulkan bahwa pelaku tetap diberikan pertanggungjawaban, namun disesuaikan dengan beberapa pertimbangan dari hakim yang memutus perkara tersebut. Berkaitan dengan hal itu, maka diharapkan para hakim mempertahankan sistem penjatuhan putusan terutama bagi anak residivis dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Residivis, Kekerasan

Actions (login required)

View Item