SURYANINGTYAS, AVRILLIA MARIA (2025) PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTABES DAN UPTD PPA KOTA SEMARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0057_Avrillia Maria Suryaningtyas_COVER_1.pdf Download (665kB) | Preview
	Text 21.C1.0057_Avrillia Maria Suryaningtyas_ISI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0057_Avrillia Maria Suryaningtyas_DAPUS_1.pdf Download (744kB) | Preview
	Text 21.C1.0057_Avrillia Maria Suryaningtyas_LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (STUDI KASUS DI POLRESTABES DAN UPTD PPA KOTA SEMARANG)” bertujuan untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Semarang, serta hambatan yang ditemui oleh Penyidik dalam memberikan pelindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan data primer dari wawancara (UPTD PPA) dan data sekunder studi kepustakaan untuk menganalisis perlindungan hukum korban KDRT di Polrestabes Semarang. Objek dalam penelitian ini merupakan seluruh informasi yang berkaitan tentang perlindungan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Polrestabes Semarang Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Polrestabes Semarang dilakukan melalui Unit PPA berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, UU PKDRT, dan Peraturan Kapolri. Bentuk perlindungan meliputi pendampingan hukum dan psikologis, visum untuk bukti, penyediaan rumah aman, serta pemberian informasi hak korban dan perkembangan perkara, guna menjamin rasa aman serta akses pada proses hukum yang adil dan transparan. Unit PPA Polrestabes Semarang menghadapi hambatan berupa korban enggan melapor karena takut aib keluarga terbongkar atau khawatir suami dipenjara. UPTD PPA tidak mengalami hambatan dalam memberi layanan, namun terkendala pada proses hukum yang sering terhenti atau berjalan lambat. Hal ini menjadi tantangan bagi UPTD PPA yang hanya berperan sebagai pendamping, sementara kewenangan penanganan pidana sepenuhnya berada pada Polrestabes sesuai standar dan SOP. Kata Kunci: Pelindungan hukum, korban KDRT, kekerasan fisik, penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item