PETER, FATMAH RATNA INDRIANA (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62/PID.SUS/2021/PN IDM). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0047_Fatmah Ratna Indriana Peter_COVER_1.pdf Download (624kB) | Preview
	Text 21.C1.0047_Fatmah Ratna Indriana Peter_ISI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0047_Fatmah Ratna Indriana Peter_DAPUS_1.pdf Download (690kB) | Preview
	Text 21.C1.0047_Fatmah Ratna Indriana Peter_LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (853kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual, merupakan pelanggaran berat terhadap HAM yang terus meningkat secara nasional maupun internasional. Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap kasus ini, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Idm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam TPPO (studi kasus Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Idm), serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptifanalitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Penyidik Unit IV PPA Polres Indramayu, Jaksa Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sebagai sumber data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Idm telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Terdapat hambatan yang bersifat non-yuridis, yaitu kesulitan memperoleh keterangan dari korban dan pelaku yang enggan memberikan informasi secara lengkap sehingga mempengaruhi kelancaran proses penyidikan. Simpulan dari penelitian ini bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Idm telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat hambatan non-yuridis berupa kesulitan dalam memperoleh keterangan korban akibat faktor psikologi dan kondisi rentan, serta pelaku yang menutupi informasi mengenai lamanya kegiatan TPPO dan besaran penghasilan sehingga mempengaruhi kelancaran penyidikan. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum tetap mempertahankan penegakan hukum yang sudah sesuai ketentuan hukum, serta mengatasi hambatan non-yuridis dengan bekerjasama dengan psikolog atau LPSK untuk mendampingi korban dan menerapkan pendekatan persuasif dan humanis terhadap pelaku. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Eksploitasi Seksual, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Actions (login required)

View Item