GHIFARI, KHEYZHA ABELIA (2025) PERANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0037_Kheyzha Abelia Ghifari_COVER_1.pdf Download (907kB) | Preview
	Text 21.C1.0037_Kheyzha Abelia Ghifari_ISI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 21.C1.0037_Kheyzha Abelia Ghifari_DAPUS_1.pdf Download (769kB) | Preview
	Text 21.C1.0037_Kheyzha Abelia Ghifari_LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Proses perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan berbagai dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Salah satu ancaman dari kemajuan teknologi adalah penyebaran konten pornografi menjadi lebih mudah dilakukan. Anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan hukum agar terhindar dari pengaruh buruk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan serta kendala yang dialami Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari konten pornografi di internet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Diskominfo Jateng dan Dosen Psikologi Klinis serta data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yaitu Diskominfo Jateng melakukan peranannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari konten pornografi di internet dengan upaya preventif dan edukatif. Bentuk peranan tersebut antara lain melalui sosialisasi, edukasi, literasi digital, serta penyediaan kanal pengaduan online bagi masyarakat. Terdapat beberapa kendala yang dialami Diskominfo Jateng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari konten pornografi di Internet, antara lain kerja sama antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan wewenang dalam melakukan pemblokiran konten negatif, keterbatasan teknologi dan infrastruktur pemantauan situs, minimnya literasi digital masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan, keterbatasan regulasi di tingkat daerah, dan perkembangan teknologi yang cepat. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam melakukan peanan tersebut diperlukan partisipasi Pemerintah, Dinas dan lembaga terkait, hingga orang tua agar anak dapat terlindungi dari pengaruh konten pornografi yang tersebar di internet. Kata Kunci: perlindungan anak, konten pornografi, Diskominfo Jateng

Actions (login required)

View Item