SALSALINA, FRANSISKA (2025) PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0028_Fransiska Salssalina_COVER_1.pdf Download (936kB) | Preview
	Text 21.C1.0028_Fransiska Salssalina_ISI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0028_Fransiska Salssalina_DAPUS_1.pdf Download (761kB) | Preview
	Text 21.C1.0028_Fransiska Salssalina_LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi acuan utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama pada perkara tindak pidana pengeroyokan. Penelitian ini memiliki tujuan guna memahami bagaimana pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang, serta mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum pada pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang dan petugas di Bapas Kelas I Semarang, juga dilakukan analisis terhadap perturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan di Polrestabes Semarang dilaksanakan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Diversi dapat dilakukan apabila syarat hukum yang ada terpenuhi, yakni tindak pidana yang dilakukan ancamannya tidak lebih dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Restorative Justice ini terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal yang terjadi berupa keterlambatan proses diversi akibat dari aparat penegak hukum yang kurang responsif, serta hambatan eksternal akibat kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep Restorative Justice dan kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan diversi diantara kedua belah pihak. Pelaksanaan Retsorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun masih memiliki beberapa kendala. Optimalisasi peran aparat penegak hukum serta edukasi terhadap masyarakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala yang ditemui guna mendukung efektivitas pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Kata Kunci: Tindak Pidana, Restorative Justice, Anak, Pengeroyokan, Diversi, Polrestabes Semarang.

Actions (login required)

View Item