APRIANI, STEPHANIE (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGENDALIAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN UNTUK MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HAK ANAK. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0028_Stephanie Apriani_COVEER_1.pdf Download (719kB) | Preview
	Text 20.C1.0028_Stephanie Apriani_ISI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (0B)
	Text 20.C1.0028_Stephanie Apriani_DAPUS_1.pdf Download (0B)
	Text 20.C1.0028_Stephanie Apriani_LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengendalian Eksploitasi Anak Jalanan Untuk Mewujudkan Pelindungan Hak Anak” ini membahas bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pengendalian eksploitasi anak jalanan. Fenomena anak jalanan di Kota Semarang masih menjadi persoalan sosial yang kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Objek penelitian dari skripsi ini yaitu tanggung jawab pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari bentuk tanggung jawab beserta peraturannya, kemudian permasalahn yang dihadapi beserta dengan solusi dalam pengendalian eksploitasi anak jalanan untuk mewujudkan pelindungan hak anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang belum berjalan optimal. Dinas Sosial masih terkendala pada keterbatasan sarana dan fasilitas serta program pembinaan yang belum berkelanjutan. Satpol PP cenderung menekankan aspek ketertiban umum semata tanpa memperhatikan aspek hak anak dan perlindungan anak. DP3A masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam pemenuhan hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pengendalian eksploitasi anak jalanan telah dilaksanakan melalui berbagai program penertiban, pembinaan, dan pemulihan sosial. Dari sisi faktor hukum (substansi hukum), peraturan yang digunakan sudah baik dan tidak menimbulkan tumpang tindih antarperaturan, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih belum optimal karena faktor penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum belum berjalan sinergis. Koordinasi antarinstansi masih lemah, serta partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak jalanan belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama lintas instansi dan pembentukan SOP terpadu agar pengendalian eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item