HANDOYO, ANGGIE HARRY (2025) KAJIAN ETIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM APOTEKER DALAM PENJUALAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS/2019/PN.BGL). S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 23.C2.0039-ANGGIE HARRY HANDOYO-COVER_a.pdf Download (809kB) | Preview
	Text 23.C2.0039-ANGGIE HARRY HANDOYO-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 23.C2.0039-ANGGIE HARRY HANDOYO-DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 23.C2.0039-ANGGIE HARRY HANDOYO-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan pelanggaran seriusyang dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta mencederai integritas profesi Apoteker. Praktik ini mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasidan prinsip etik yang seharusnya menjadi pedoman utama bagi Apoteker. PutusanNomor 63/PID.SUS/2019/PN.BGL menjadi contoh konkret tentang kelalaianApoteker Penanggung Jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehinggasediaan farmasi ilegal tetap beredar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajipelanggaran terhadap etik profesi Apoteker dan menganalisis tanggung jawabhukumnya dalam kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasipreskriptif, mengkaji dokumen hukum dan melakukan wawancara denganApoteker, akademisi, hakim, dan regulator. Data yang dikumpulkan terdiri atas dataprimer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Studi kasusterhadap Putusan Nomor 63/PID.SUS/2019/PN.BGL digunakan untukmengungkap pelanggaran etik dan hukum dalam praktik penjualan sediaan farmasitanpa izin edar yang mengakibatkan pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apoteker Penanggung Jawab melanggar etik profesi berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia dan tidakmemenuhi tanggung jawab hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukumyang berlaku. Tindakan pembiaran terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izinedar mengindikasikan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan profesional dan tanggung jawab hukum sebagai tenaga kesehatan. Penguatanpenegakan hukum dan pendidikan etik menjadi penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi antaraprinsip etik dan tanggung jawab hukum harus menjadi dasar utama dalam praktikkefarmasian di Indonesia. Kata kunci: Apoteker, Etika Profesi, Tanggung Jawab Hukum.

Actions (login required)

View Item