ERISABETH, TITIN (2025) ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI STRATEGI PENANGGULANGAN TBC BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2021 DALAM RANGKA MENCAPAI ELIMINASI TBC TAHUN 2030 DI RSUD BANDUNG KIWARI. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C2.0084-DR. TITIN ERISABETH-COVER_a.pdf Download (925kB) | Preview
	Text 22.C2.0084-DR. TITIN ERISABETH-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C2.0084-DR. TITIN ERISABETH-DAPUS_a.pdf Download (922kB) | Preview
	Text 22.C2.0084-DR. TITIN ERISABETH-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Peningkatan jumlah penderita TBC yang terdeteksi di RSUD Kiwari menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan TBC dan memperbaiki celah-celah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 telah diimplementasikan untuk menurunkan angka insiden dan kematian akibat TBC. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Fokus penelitian mencakup pengaturan hukum strategi TBC, proses serta hasil implementasi di tahun 2024, dan kendala hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit telah melaksanakan strategi secara holistik dan partisipatif, dengan capaian positif seperti penurunan jumlah kasus dan meningkatnya keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan, terutama dalam penanganan TBC resisten obat, integrasi layanan TBC–HIV, dan pelaksanaan terapi pencegahan pada anak. Dari sisi regulatif, belum tersedianya peraturan teknis di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, menjadi kendala utama yang menghambat keberlanjutan program. Ketiadaan dasar hukum lokal berdampak pada ketidakpastian pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan minimnya pelibatan masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan kesiapan hukum serta kelembagaan di tingkat daerah. Diperlukan penguatan regulasi lokal, sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi riset berbasis kebutuhan lokal agar strategi eliminasi TBC dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kata kunci: Tuberkulosis, implementasi kebijakan, Perpres 67/2021.

Actions (login required)

View Item