AGUSTINE, REZKY PUTRI WAHYU (2025) PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PSIKOTIK DI RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0138-REZKY PUTRI WAHYU AGUSTINE-COVER_a.pdf Download (786kB) | Preview
	Text 21.C2.0138-REZKY PUTRI WAHYU AGUSTINE-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C2.0138-REZKY PUTRI WAHYU AGUSTINE-DAPUS_a.pdf Download (804kB) | Preview
	Text 21.C2.0138-REZKY PUTRI WAHYU AGUSTINE-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (815kB)

Abstract

Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu rumah sakit jiwa tingkat provinsi yang memiliki potensi terhadap permasalahan Informed Consent pada pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkaitan terhadap norma pada ketentuan Pasal 80-83 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menimbulkan implikasi pada prakteknya dimana penulis menjumpai dalam kondisi tertentu, ODGJ yang memerlukan tindakan medis dengan persetujuan namun ODGJ tersebut tidak bisa diberikan suatu informasi dan pendapat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur pelaksanaan informed consent pada pasien ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui serta menganalisis Pelaksanaan informed consent pada ODGJ di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis tesis ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait informed consent, khususnya pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sekaligus menganalisis implementasinya di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo telah menerapkan SOP Informed Consent (Keputusan Direktur Nomor 445.3/105.12/2022) yang mengatur prinsip dan tata cara persetujuan, termasuk mekanisme pelibatan keluarga jika pasien ODGJ tidak cakap, serta penggunaan PPDGJ III untuk diagnosis. Secara konseptual, SOP ini telah dirumuskan agar sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 80 UU Kesehatan dan Pasal 158 PP 28/2024. (2)Pada pelaksanaannya, analisis 65 dokumen rekam medis rawat inap mengungkapkan ketidaklengkapan dokumentasi signifikan. Tanda tangan keluarga pasien sebagai pemberi persetujuan tidak lengkap pada 19 formulir (29%), dan tanda tangan petugas medis tidak lengkap pada 10 formulir (15%). Meskipun tanda tangan pihak yang menyatakan (yang mewakili pasien/keluarga) hampir seluruhnya terisi (98%) , ketidaklengkapan ini tetap menjadi catatan penting yang berimplikasi pada melemahnya validitas bukti hukum persetujuan tindakan medis. Kesenjangan antara SOP formal dan dokumentasi pelaksanaan ini menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan. Kata Kunci : Informed Consent, ODGJ, RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Actions (login required)

View Item