MOGI, THERESIA ISYE (2025) PENGATURAN LAYANAN TELEREHABILITASI MELALUI PLATFORM DIGITAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DOKTER DAN PASIEN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0088-THERESIA ISYE MOGI-COVER_a.pdf Download (928kB) | Preview
	Text 21.C2.0088-THERESIA ISYE MOGI-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C2.0088-THERESIA ISYE MOGI-DAPUS_a.pdf Download (736kB) | Preview
	Text 21.C2.0088-THERESIA ISYE MOGI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)

Abstract

Sejak pandemi COVID-19, layanan telerehabilitasi (TR) telah berkembang untuk mengatasi tantangan dan risiko dari pelayanan tatap muka langsung. Kemungkinan besar TR akan tetap digunakan setelah pandemi karena berbagai kelebihannya, seperti mengurangi hambatan geografis dan sosial ekonomi dengan menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil, pedesaan, maupun bagi individu yang memiliki keterbatasan mobilitas. dalam akses layanan. Banyak inisiatif TR yang diluncurkan secara cepat selama pandemi yang hingga saat ini belum dipahami bagaimana TR dilaksanakan, hambatan, faktor pendukungnya, serta aturan hukum untuk dokter SpKFR sebagai pemberi layanan dan pasien sebagai pengguna layanan melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan layanan telerehabilitasi yang ada saat ini dalam melindungi dokter SpKFR dan pasien Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam konteks layanan telerehabilitasi melalui platform digital dengan menyebar kuisioner melalui google drive dengan melampirkan google form kepada para pakar hukum, dokter Sp KFR dan pasien selang bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Survei mencakup pengetahuan dan pengalaman dalam menberi dan menjalani layanan telerehabilotasi melalui platform digital dan lan dasan hukummnya. Penelitian ini menegaskan bahwa telerehabilitasi berbasis platform digital merupakan inovasi strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan, termasuk di wilayah terpencil, namun implementasinya di Indonesia terhambat oleh kekosongan hukum, ketidakpastian regulasi, dan keterbatasan infrastruktur. Ketiadaan kerangka hukum yang jelas tidak hanya menghambat adopsi layanan, tetapi juga menimbulkan risiko pelanggaran etika dan hukum, sekaligus melemahkan perlindungan bagi pasien dan tenaga medis. Karena itu, negara dan para pemangku kepentingan perlu segera membangun regulasi yang progresif, adaptif, dan inklusif, sekaligus memperkuat infrastruktur digital dan kesiapan sumber daya manusia, agar telerehabilitasi dapat dijalankan secara legal, aman, dan berkeadilan dan memberikan perlindungan bagi dokter dan pasien. Kata kunci: Telerehabilitasi, Perlindungan hukum, Dokter dan pasien, platform digital

Actions (login required)

View Item