WIBISONO, WIBISONO (2025) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGATURAN KEGIATAN MENJUAL PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) YANG DIIMPOR DI KOTA SEMARANG. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0097-WIBISONO-COVER_a.pdf Download (943kB) | Preview
	Text 21.C1.0097-WIBISONO-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0097-WIBISONO-DAPUS_a.pdf Download (911kB) | Preview
	Text 21.C1.0097-WIBISONO-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Meningkatnya minat generasi muda Indonesia terhadap thrifting atau perdagangan pakaian bekas mendorong meluasnya peredaran pakaian bekas impor di pasar domestik. Kebanyakan pakaian ini merupakan limbah tekstil dari luar negeri dalam bentuk ballpress, yang memicu kekhawatiran atas dampak negatif terhadap industri tekstil nasional dan pelanggaran hukum. Meskipun impor kerap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, praktik ini sering berjalan ilegal, melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas untuk melindungi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami pelaksanaan pengaturan impor pakaian bekas di Kota Semarang secara komperehensif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan fenomena hukum dan sosial terkait efektivitas regulasi thrift melalui impor. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta wawancara dengan narasumber dari Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk memperoleh informasi akurat. Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendalami temuan penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa peraturan pusat terkait pelarangan impor pakaian bekas belum efektif karena masih banyaknya pakaian bekas yang masuk ke Indonesia, termasuk di Kota Semarang, yang disebabkan oleh kekosongan regulasi di tingkat kota sehingga penegakan hukum terhambat. Pelaksanaan pengawasan juga mengalami kendala seperti kurangnya koordinasi antar instansi lintas sektor (misalnya Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang), kekurangan sumber daya manusia di perbatasan pabean, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi penambahan personal pengawas di perbatasan, pembuatan peraturan pelarangan impor pakaian bekas di tingkat kota dengan penjelasan yang jelas, serta sosialisasi peningkatan kesadaran hukum dan regulasi impor pakaian bekas kepada masyarakat. Kata Kunci: Thrift, Pengaturan Thrift di Kota Semarang, Impor Pakaian Bekas

Actions (login required)

View Item