PUSPITA, NOLA (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dmk). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0021-NOLA PUSPITA-COVER_a.pdf Download (854kB) | Preview
	Text 21.C1.0021-NOLA PUSPITA-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0021-NOLA PUSPITA-DAPUS_a.pdf Download (762kB) | Preview
	Text 21.C1.0021-NOLA PUSPITA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB)

Abstract

Perjudian online ialah perjudian yang secara khusus mengacu pada tindakan mempertaruhkan uang secara sengaja melalui internet, dimana peserta harus menerima aturan permainan dan jumlah taruhan yang telah ditentukan sebelumnya. Perjudian online telah menjadi fenomena yang semakin meluas di Indonesia didorong dengan adanya peningkatan akses internet dan perkembangan teknologi digital yang lebih baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dmk dan hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dmk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dengan menghubungkan data sekunder melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Demak. Berdasarkan hasil penelitian dalam Studi Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dmk, penyelesaian kasus perjudian online atas nama Terdakwa Agus Sunaryo dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan serta membayar perkara sebesar Rp 5.000. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam kasus perjudian online pada Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dmk dinilai kurang tepat karena dasar hukum yang benar adalah menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Hakim memutus perkara dengan mengabaikan asas lex specialis derogat legi generali ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan, serta dapat merusak citra sistem peradilan dalam menangani kejahatan siber. Hambatan internal yang dihadapi hakim yaitu terkait hati nurani hakim yang mengalami dilema antara mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum. Hambatan eksternal yang ditemukan hakim adalah keterbatasan alat bukti elektronik. hakim hanya dapat mengandalkan bukti fisik dan keterangan saksi. Hal tersebut menyebabkan hakim cenderung menggunakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang lebih mudah pembuktiannya, meskipun secara hukum, UU ITE sebagai aturan khusus lebih tepat untuk perjudian online. Kondisi ini menimbulkan ketidakonsistenan penerapan hukum dan berpotensi mengurangi kepastian serta keadilan hukum. Saran bagi Hakim perlu secara tegas menerapkan asas lex specialis derogat legi generali dalam setiap perkara perjudian online, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penegak hukum melalui latihan khusus di bidang teknologi informasi dan digital forensik, dan pengadaan serta pembaharuan alat bukti elektronik agar proses penyelidikan dan pembuktian di persidangan menjadi lebih efektif dan akurat. Kata kunci: Perjudian Online, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Hakim

Actions (login required)

View Item