KRISANTI, ALLYSA FENALIA LINTANG EKA (2025) PENGATURAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DALAM PEKERJAAN GIG ECONOMY PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0020-ALLYSA FENALIA LINTANG EKA KRISANTI-COVER_a.pdf Download (667kB) | Preview
	Text 21.C1.0020-ALLYSA FENALIA LINTANG EKA KRISANTI-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0020-ALLYSA FENALIA LINTANG EKA KRISANTI-DAPUS_a.pdf Download (795kB) | Preview
	Text 21.C1.0020-ALLYSA FENALIA LINTANG EKA KRISANTI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (895kB)

Abstract

Perkembangan teknologi membawa kehidupan manusia semakin maju dan modern. Perkembangan tersebut mendorong munculnya gig economy yang berdampak pada hubungan kerja dan pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahannya adalah tumbuhnya hubungan kerja yang berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan kemitraan. Oleh karena itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan ketinggalan zaman karena lebih menekankan pada sektor formal. Peneliti akan membahas tentang pelindungan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gig economy di Indonesia dan status ketenagakerjaan tenaga kerja dalam pekerjaan gig economy pasca Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan sifat preskriptif analitis dengan teknik pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dalan penelitian ini menggunakan teknik interpretasi. Hasilnya rumusan perundang-undangan ada di UUD 1945 Pasal 18 dan 28D, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yang ditekankan adalah pekerja formal dan UU Ketenagakerjaan belum mewadahi pelindungan pekerja di era digital. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan era gig economy. Peraturan untuk gig workers saat ini belum ada secara khusus dan masih menggunakan peraturan yang mengatur hubungan kerja bersifat umum dari KUHPerdata. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata tentang perjanjian menunaikan jasa dan perjanjian permborongan pekerjaan. UU Ketenagakerjaan belum mengatur pekerja di luar hubungan kerja. Status yang tumbuh subur saat ini adalah kemitraan dari pemilik aplikasi dan pekerja di luar hubungan kerja sehingga pola kemitraan berkembang. Pada gig economy tenaga kerja berstatus sebagai mitra, bukan sebagai pekerja dalam platform tersebut. Peraturan ketenagakerjaan perlu direvisi sesuai perkembangan dan kebutuhan saat ini dengan memasukkan aturan bagi pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja. Kata kunci: Pelindungan Hukum, Tenaga Kerja, Gig economy, Pengaturan, dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Actions (login required)

View Item