ADIPRATAMA, BENEDICTO MAURITZ (2025) PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 19.C1.0074-BENEDICTO MAURITZ ADIPRATAMA-COVER_a.pdf Download (718kB) | Preview
	Text 19.C1.0074-BENEDICTO MAURITZ ADIPRATAMA-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 19.C1.0074-BENEDICTO MAURITZ ADIPRATAMA-DAPUS_a.pdf Download (710kB) | Preview
	Text 19.C1.0074-BENEDICTO MAURITZ ADIPRATAMA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Prostitusi adalah aktivitas yang dilarang karena tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada di Indonesia. Prostitusi juga semakin berkembang dengan adanya media online sebagai salah satu sarana untuk mempermudah hal tersebut. Dalam hal ini Indonesia dan Singapura memiliki pengaturan hukum terhadap kasus tersebut, kedua negara tersebut mengatur bagaimana cara mengatasi tindak pidana prostitusi online. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara pengaturan hukum dan kontribusi diantara kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian pengaturan penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di Indonesia dan Singapura telah mempunyai aturan atau larangan yang digunakan untuk menanggulangi prostitusi online, di Indonesia sendiri dalam melakukan penegakan hukumnya terhadap kasus tersebut mengacu pada beberapa UndangUndang seperti Pasal 506 KUHP dan Pasal 298 KUHP. Sedangkan Singapura mengacu pada Prevention of Human Trafficking Act 2014 yang menekankan upaya untuk memerangi perdagangan orang lewat berbagai macam cara, termasuk pencegahan, penuntutan, dan perlindungan terhadap korban dan Woman Charter 1961 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan perempuan, serta pernikahan dan perceraian. Kesimpulan yang didapat yaitu Indonesia dan Singapura memiliki aturan penegakan hukum yang dilakukan untuk melakukan penanggulangan prostitusi online. Saran yang dapat diambil oleh Indonesia terhadap aturan yang ada di Singapura yaitu melakukan kerjasama antar lembaga pemerintah dan juga penyedia layanan komunikasi untuk melakukan penanggulangan prostitusi online yang ada di negaranya.

Actions (login required)

View Item