RESTUAJI, GAGAS PANDU (2025) MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SENGKETA MATA RUMAH PARENTAH ANTARA MATA RUMAH MELAWAN SANIRI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.M1.0094-GAGAS PANDU RESTUAJI-COVER_a.pdf Download (819kB) | Preview
	Text 21.M1.0094-GAGAS PANDU RESTUAJI-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.M1.0094-GAGAS PANDU RESTUAJI-DAPUS_a.pdf Download (824kB) | Preview
	Text 21.M1.0094-GAGAS PANDU RESTUAJI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji manajemen konflik yang dilakukan pemerintah daerah terhadap sengketa mata rumah parentah antara mata rumah melawan saniri di Kabupaten Maluku Tengah. Objek penelitian ini terdiri dari sembilan negeri adat, yaitu Lesluru, Watludan, Wahai, Siri Sori Islam, Booi, Hitumessing, Larike, Liang, dan Waai. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan Teori Negosiasi Muka dari Ting-Toomey sebagai teori yang digunakan untuk analisis. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dari Putusan Pengadilan Negeri Masohi dan Ambon Tahun 2010-2024, wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian, dan triangulasi untuk menguji kredibilitas dari data yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik adat ini bersifat kompleks, dipicu oleh penetapan mata rumah, batas wilayah dan desa, serta hukum adat dan masyarakat. Penerapan UU No. 5 Tahun 1979 mengubah sistem pemerintahan adat menjadi administratif dan memicu polemik berkepanjangan, sementara Perda Malteng No. 3 Tahun 2006 belum efektif meredam konflik. Pemda melalui bagian pemerintahan dan kesbangpol menerapkan dua metode manajemen konflik, yaitu kompetisi – dengan penggunaan otoritas untuk menetapkan raja dan mengakhiri konflik – dan kompromi, yaitu menyerahkan solusi pada pihak berkonflik karena keterbatasan intervensi dalam urusan adat. Namun, pemda hanya melakukan manajemen konflik secara langsung di Negeri Lesluru dan Watludan, sedangkan di tujuh negeri lainnya (Wahai, Siri Sori Islam, Booi, Hitumessing, Larike, Liang, dan Waai) pemda menyerahkan kembali upaya penyelesaian konflik kepada masing-masing negeri karena keterbatasan ruang gerak yang erat kaitannya dengan adat istiadat setempat. Berdasarkan Teori Negosiasi Muka, pemda berupaya mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui kebijakan yang adaptif dan harmonis, meski pada tujuh negeri tersebut pemda hanya mengikuti keputusan pengadilan atau menerima kondisi yang ada. Secara umum, manajemen konflik oleh pemda belum berdampak signifikan karena keterbatasan ruang gerak dan peraturan yang multitafsir. Oleh karena itu, disarankan agar Pemda Malteng mengkaji ulang Perda No. 3 Tahun 2006, khususnya hak mata rumah parentah, serta melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap pemerintah negeri. Selain itu, mata rumah parentah sebaiknya memberi ruang bagi mata rumah lain guna tercipta sinergi dan solusi berkelanjutan berbasis kajian historis dan periodisasi kepemimpinan, sehingga stabilitas politik dan harmoni masyarakat adat di Maluku Tengah dapat terjaga.

Actions (login required)

View Item