PURBA, JHON WENDY (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 52/PID.SUS/2022/PN.SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0128-JHON WENDY PURBA-COVER_a.pdf Download (646kB) | Preview
	Text 20.C1.0128-JHON WENDY PURBA-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 20.C1.0128-JHON WENDY PURBA-DAPUS_a.pdf Download (654kB) | Preview
	Text 20.C1.0128-JHON WENDY PURBA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (925kB)

Abstract

Skripsi dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 52/PID.SUS/2022/PN.SMG)”, ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap perantara jual-beli narkotika golongan I, dan mengetahui dan menganalisis hambatan mekanisme penegakan hukum terhadap perantara jual-beli narkotika golongan I. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan mekanisme penegakan hukum terhadap perantara jual-beli narkotika golongan I yakni di tingkat Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang, dilakukan kegiatan seperti penyelidikan dan penyidikan, penangkapan tersangka, perampasan barang bukti, pemeriksaan awal, dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Di Kejaksaan Negeri Semarang, proses penuntutan mencakup penerimaan berkas penyidik, pemeriksaan dokumen, penyusunan surat dakwaan, dan pelimpahan kasus ke pengadilan. Di pengadilan, Hakim menerima berkas, memeriksa kasus, menganalisis bukti, musyawarah, dan membacakan putusan. Terdapat kendala dalam penegakan hukum terkait jual beli narkotika, seperti kebocoran informasi dan kurangnya peralatan di kepolisian, serta kurangnya pendalaman kasus di kejaksaan. Di pengadilan, ada masalah sarana dan ketidakhadiran saksi di sidang. Saran Penulis untuk penyidik di Satresnarkoba Polrestabes Semarang, yakni membatasi akses informasi hanya kepada personel yang memiliki wewenang langsung, dan saran untuk Jaksa/ Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang dan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, yakni; terus dipertahaknak integritas moral dan profesionalisme, termasuk tidak terlibat dalam praktik suap, gratifikasi, atau konflik kepentingan.

Actions (login required)

View Item