NURHAYATI, BERNADETA RESTI Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. In: SEMINAR NASIONAL "MEREKONSTRUKSI ILMU HUKUM DAN ILMU SOSIAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA", Denpasar Bali.

Preview	Text Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan_SENAHIS 2.pdf Download (672kB) | Preview
Preview	Text SERTIF SENAHIS.pdf Download (374kB) | Preview
Preview	Text turnitin _ Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan.pdf Download (774kB) | Preview

Abstract

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Apabila anak-anak sah mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtuanya, maka anak luar kawin tidak mendapatkan hak tersebut, karena dalam norma hukum yang saat ini berlaku, anak luar kawin hanya memiliki hak tersebut dari ibu biologis dan keluarga ibunya. Ayah biologisnya bebas dari kewajiban memenuhi tersebut. Hak tersebut hilang, karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan melarang anak-anak yang lahir di luar perkawinan secara agama untuk diakui atau disahkan, sedangkan lembaga untuk membentuk hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanyalah lembaga “pengakuan anak” dan lembaga “pengesahan anak”. Hilangnya hak untuk mengakui atau mengesahkan, dapat dikatakan bahwa Negara tidak hadir bagi anak luar kawin yang hendak menggugat hak keperdataan dari ayah biologisnya. Terlepas dari berbagai argumentasi secara keagamaan ataupun pertimbangan lainnya, sekurang-kurangnya anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari ayah biologisnya. Seharusnya Negara membuka peluang atas pengakuan dan pengesahan bagi anak luar kawin.

Actions (login required)

View Item