LEIN, ANASTASIA PRAMESWARY (2025) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS NOMOR : PDM- 18/Semar/Eoh.2/02/2025 DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0076-ANASTASIA PRAMESWARY LEIN-COVER_1.pdf Download (836kB) | Preview
	Text 21.C1.0076-ANASTASIA PRAMESWARY LEIN-ALLBAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0076-ANASTASIA PRAMESWARY LEIN-DAFPUS_1.pdf Download (822kB) | Preview
	Text 21.C1.0076-ANASTASIA PRAMESWARY LEIN-LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan atau dilakukan secara melawan hukum. Penyelesaian terkait tindak pencurian umumnya dilakukan melalui sistem pengadilan konvensional namun terdapat alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan efisien yaitu restorative justice. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dalam Studi Nomor: PDM- 18/Semar/Eoh.2/02/2025 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan hambatan yang dihadapi Jaksa penuntut umum dalam penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dengan menghubungkan data sekunder melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dengan Studi Nomor: PDM-18/Semar/Eoh.2/02/2025, Kejaksaan Negeri Kota Semarang berhasil melaksanakan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian dengan berpedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan restorative justice dilaksanakan melalui upaya perdamaian, proses perdamaian dan kesepakatan perdamaian yang dilakukan melalui mediasi dan dialog antara Jaksa penuntut umum dengan para pihak dengan menghasilkan perdamaian bagi korban dan pelaku serta memberikan pertanggungjawab kepada pelaku untuk mengembalikan barang bukti pencurian dan memberikan kompensasi kepada korban. Kejaksaan Negeri Kota Semarang menemukan hambatan yakni dalam proses profiling dalam mencari latar belakang pelaku dilingkungan tempat tinggal pelaku, Jaksa membutuhkan jarak dan waktu yang lama dan proses ekspose yang dilakukan terhadap pelaksanaan restorative justice membutuhkan waktu dan proses yang panjang sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya apabila proses ekspose belum berhasil dilaksanakan dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang belum menerbitkan SKPP. Saran bagi Kejaksaan Negeri Kota Semarang, perlu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian sehingga pelaku melaksanakan kewajibannya dalam membayar kompensasi hingga lunas kepada korban serta dalam proses profiling dan ekspose Kejaksaan Negeri Kota Semarang perlu meningkatkan standarisasi prosedur dengan menetapkan batas waktu sehingga pelaksanaan restorative justice berjalan dengan efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item