YOSITHA, LAURENSIA (2025) PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA SEMARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0072-LAURENSIA YOSITHA - COVER_1.pdf Download (820kB) | Preview
	Text 21.C1.0072-LAURENSIA YOSITHA - ALLBAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0072-LAURENSIA YOSITHA - DAFPUS_1.pdf Download (837kB) | Preview
	Text 21.C1.0072-LAURENSIA YOSITHA - LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA SEMARANG)” ini bertujuan untuk mengetahui peran BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana, untuk mengetahui bentuk pendampingan serta hambatan BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Objek penelitiannya yaitu terdiri dari 2 (dua) kasus tindak pidana, staf BAPAS Kelas I Kota Semarang, 1 (satu) anak pelaku tindak pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder teknik studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam melakukan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana dilakukan mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi, serta memberikan bimbingan lanjutan. Bentuk pendampingan yang diberikan BAPAS Kelas I Kota Semarang yaitu berupa pendampingan selama proses hukum berlangsung, pelaksanan diversi, dan pendampingan lanjutan. Terdapat hambatan yang ditemui BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam melakukan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana yaitu berupa hambatan internal serta hambatan eksternal. Hambatan internal yang ditemui yaitu berupa kurangnya support atau dukungan anggaran, kurangnya SDM yang bertugas sebagai PK, serta belum seluruh PK memperoleh diklat SPPA. Adapun hambatan eksternalnya yaitu berupa orang tua pihak pelaku tindak pidana yang tidak kooperatif, keluarga korban menolak reintegrasi sosial, serta kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Saran yang dapat diberikan yaitu BAPAS Kelas I Kota Semarang dapat melakukan kegiatan rutin berupa sosialisasi terhadap staf serta masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak yang bertujuan agar para staf dan masyarakat dapat mengetahui proses penanganan perkara anak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Actions (login required)

View Item