SANTOSO, FRANSISKUS ADI (2024) ANALISIS PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERUSAHAAN BARU BERDIRI DAN PERHITUNGAN PERPAJAKAN UNTUK TAHUN BERIKUTNYA. (STUDI KASUS PADA PT. BERKAH). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.G2.0007_FRANSISKUS ADI SANTOSO_COVER.pdf Download (25MB) | Preview
	Text 20.G2.0007_FRANSISKUS ADI SANTOSO_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)
	Text 20.G2.0007_FRANSISKUS ADI SANTOSO_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)
	Text 20.G2.0007_FRANSISKUS ADI SANTOSO_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)
	Text 20.G2.0007_FRANSISKUS ADI SANTOSO_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)
	Text 20.G2.0007_FRANSISKUS ADI SANTOSO_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)
Preview	Text 20.G2.0007_FRANSISKUS ADI SANTOSO_DAFPUS.pdf Download (25MB) | Preview
	Text 20.G2.0007_FRANSISKUS ADI SANTOSO_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)

Abstract

Badan usaha di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan yang cukup banyak diantaranya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam hal tersebut badan usaha khususnya yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT), wajib memahami ketentuan perpajakanya ketika awal berdiri. Bagi badan usaha yang baru berdiri umumnya belum memiliki gambaran untuk jumlah penjualan atau omset setiap bulan, sehingga perlu adanya metode perhitungan Pajak Penghasilan yang mudah dan tarif pajaknya kecil. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 atau disebut PP 23 Tahun 2018 hadir sebagai penyelamat UMKM dimana dengan omset dibawah Rp 4,8 Milyar setahun maka tarif pajak PPh setiap bulan hanya sebesar 0,5% dari omset. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan analisis penerapan PPh Final UMKM tersebut kepada PT. Berkah yang memiliki Surat Keterangan (Suket PP 23 tahun 2018). Pada penelitian ini status PT. Berkah sudah bukan golongan UMKM dimana omset perusahaan dalam tahun pajak 2021 sudah mencapai Rp 80 Milyar, namun yang menjadi dasar perusahaan adalah PP 23 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwa wajib pajak yang peredaran bruto pada tahun pajak berjalan telah melebihi Rp 4,8 Milyar atas penghasilan dari usaha tetap dikenakan tarif final 0,5% sampai akhir tahun masa pajaknya. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa PT.Berkah untuk tahun 2021 masih dapat memakai tarif Final UMKM 0,5% dan memiliki potensi denda PPN, serta beban pajak perusahaan untuk tahun berikutnya sudah wajib memakai tarif normal PPh Badan berdasarkan Tarif Pasal 17 Ayat 1 B UU PPh sebesar 22% dari laba bersih usaha. XII Kata Kunci : PPh Final 0,5% UMKM, PP 23 Tahun 2018, Omset Usaha Rp 4,8 Milyar

Actions (login required)

View Item