WAMAFMA, DIANA GLORIA (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37-K/PM II-10/AD/IX/2022 DI PENGADILAN MILITER SEMARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 20.C1.0096_DIANA GLORIA WAMAFMA_COVER.pdf Download (718kB) | Preview
	Text 20.C1.0096_DIANA GLORIA WAMAFMA_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB)
	Text 20.C1.0096_DIANA GLORIA WAMAFMA_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (754kB)
	Text 20.C1.0096_DIANA GLORIA WAMAFMA_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (895kB)
	Text 20.C1.0096_DIANA GLORIA WAMAFMA_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB)
Preview	Text 20.C1.0096_DIANA GLORIA WAMAFMA_DAFPUS.pdf Download (660kB) | Preview
	Text 20.C1.0096_DIANA GLORIA WAMAFMA_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB)

Abstract

Skripsi dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022 di Pengadilan Militer II-10 Semarang) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 37K/PM II -10/AD/IX/2022 di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan mengetahui dan menganalisi kendala yang dihadapi Hakim Pengadilan Militer dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Elemen dalam penelitian ini meliputi berkas Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022 dan Hakim yang memutus perkara nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022 di Pengadilan Militer Semarang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada (dua) yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakana adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungjawaban Pidana anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak pidana Kesusilaan pada Putusan Nomor Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022 berupa Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan 20 (Dua puluh) hari dan Pemecatan dari dinas Militer serta tidak ditemukan adanya kendala dalam persidangan dan memutus perkara. Dalam kasus serupa lainnya Hakim menemukan hambatan karena digunakannya hak ingkar oleh terdakwa. Hak ingkar merupakan hak dasar yang seorang terdakwa miliki dan dilindungi oleh hukum. Namun penggunaan hak ingkar yang disengaja untuk menjadi celah hanya akan mempersulit jalannya pengadilan. Saran penelitian pertama hakim diharapkan menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya terkait nama baik pelapor. Hal ini agar memberikan rasa keadilan, mengingat tercorengnya harga diri seorang anggota TNI yakni pelapor akibat tindak pidana Kesusilaan. Kedua Anggota TNI seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan lingkungan militer. Ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya sangat diutamakan, sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta peraturan dan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item