RAYHAN, RAYHAN (2024) PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KEAMANAN PANGAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 20.C1.0062_RAYHAN_COVER.pdf Download (688kB) | Preview
	Text 20.C1.0062_RAYHAN_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
	Text 20.C1.0062_RAYHAN_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB)
	Text 20.C1.0062_RAYHAN_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C1.0062_RAYHAN_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (718kB)
Preview	Text 20.C1.0062_RAYHAN_DAFPUS.pdf Download (733kB) | Preview
	Text 20.C1.0062_RAYHAN_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Keamanan pangan merupakan pembahasan yang penting di Indonesia, terutama mengenai resiko keracunan makanan yang disebabkan dari buruknya kualitas sebuah produk makanan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen dari resiko keracunan makanan dengan melakukan penetapan standart keamanan pangan yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, termasuk Industri Rumah Tangga. Pengaturan tersebut khususnya pada daerah Kabupaten Semarang sudah diupayakan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen. DPMPTSP Kabupaten Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang memiliki peran yang penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga yang melakukan produksi pangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang di dukung oleh ilmu-ilmu sosial untuk menganalisis penerapan hukum di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yaitu Pejabat DPMPTSP Kabupaten Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Pegawai BPOM Kota Semarang serta pelaku Industri Rumah Tangga. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan pangan. Penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengaturannya baik DPMPTSP Kabupaten Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, dan BPOM Kota Semarang memiliki pengaturannya terkait lembaga hukum. Akan tetapi, peraturan mengenai industri rumah tangga belum diatur secara spesifik. Dan Pemerintah Kabupaten Semarang baik DPMPTSP Kabupaten Semarang,Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengawasan keamanan pangan yaitu dengan cara melakukan pemberian izin berusaha, sertifikasi pangan dan pengawasan pre-market serta post- market terhadap produk industri rumah tangga. Hanya saja pelaksanaan peran pemerintah belum sepenuhnya optimal. Masih ada pelaku usaha yang belum memiliki izin berusaha, sertifikasi pangan dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Pengawasan terhadap industri rumah tangga juga belum merata, terutama di daerah - daerah terpencil yang sulit dijangkau. Maka masih diperlukan perbaikan dalam hal sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan.

Actions (login required)

View Item