Search for collections on Unika Repository

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGAWASAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

PUTRI, LUH SEKAR PADMADHANI RAMANTRA (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGAWASAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img]
Preview
Text
20.C1.0045_LUH SEKAR PADMADHANI RAMANTRA PUTRI_COVER.pdf

Download (683kB) | Preview
[img] Text
20.C1.0045_LUH SEKAR PADMADHANI RAMANTRA PUTRI_BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (785kB)
[img] Text
20.C1.0045_LUH SEKAR PADMADHANI RAMANTRA PUTRI_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (867kB)
[img] Text
20.C1.0045_LUH SEKAR PADMADHANI RAMANTRA PUTRI_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
20.C1.0045_LUH SEKAR PADMADHANI RAMANTRA PUTRI_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (645kB)
[img]
Preview
Text
20.C1.0045_LUH SEKAR PADMADHANI RAMANTRA PUTRI_DAFPUS.pdf

Download (790kB) | Preview
[img] Text
20.C1.0045_LUH SEKAR PADMADHANI RAMANTRA PUTRI_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai peraturan seperti UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 13 Tahun 2011, berupaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar, termasuk dengan menyediakan asuransi kesehatan dan bantuan sosial. Di Kota Semarang, Perda No. 5 Tahun 2014 dibuat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi. Meskipun ada penurunan jumlah anak jalanan, tantangan tetap ada karena masyarakat masih banyak yang memberikan uang kepada pengemis, menghambat keberhasilan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pengawasan pemerintah daerah Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengatasi anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Semarang serta solusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Semarang memiliki kewenangan atribusi untuk menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dengan pemberian delegas kepada Dinas Sosial dan Satpol PP sebagai pelaksana pengawasan. Hambatan yang dihadapi meliputi tantangan internal dan eksternal yang bersumber dari kelompok anak jalanan, gelandangan, dan pengemis itu sendiri.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 341 Law of nations
300 Social Sciences > 340 Law > 349 Law of specific jurisdictions & areas
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Yosua Norman Rumondor
Date Deposited: 09 Jul 2025 05:23
Last Modified: 09 Jul 2025 05:23
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/37915
Keywords: UNSPECIFIED

Actions (login required)

View Item View Item