PRASETYO, NIGEL (2024) PELINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEKERJA/BURUH TIDAK TETAP YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN PKWT PADA MASA PANDEMI COVID-19. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 18.C1.0146_NIGEL PRASETYO_COVER.pdf Download (799kB) | Preview
	Text 18.C1.0146_NIGEL PRASETYO_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 18.C1.0146_NIGEL PRASETYO_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 18.C1.0146_NIGEL PRASETYO_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 18.C1.0146_NIGEL PRASETYO_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (787kB)
Preview	Text 18.C1.0146_NIGEL PRASETYO_DAFPUS.pdf Download (791kB) | Preview
	Text 18.C1.0146_NIGEL PRASETYO_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB)

Abstract

Pandemi Covid-19 menjadi masa-masa sulit yang telah membawa dampak pada krisis multi dimensi. Salah satu dampak yang tak terelakan adalah maraknya pengakhiran perjanjian kerja atau Pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh tidak tetap (PKWT) dengan alasan force majeur. Maka, bagaimana dasar hukum pelindungan pekerja/buruh tidak tetap yang menghadapi masalah pengakhiran perjanjian kerja pada masa pendemi Covid-19 dan apakah Covid-19 dapat diajdikan dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja/buruh tidak tetap (PKWT) dengan alasan force majeur. Oleh karenanya, Penelitian ini bertujuan agar setiap pihak memahami keselarasan antara pengakhiran perjanjian kerja dengan alasan force majeur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bentuk pelindungan hukum apa yang dapat diupayakan oleh pekerja/buruh yang terdampak. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan studi kepustakaan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan belum cukup tegas mengatur mengenai pengakhiran perjanjian kerja pada masa pandemi Covid-19 dengan alasan force majeur. Karena dasar kualifikasi yang belum jelas tersebut maka pemerintah melalui Menteri Ketengakerjaan mengeluarkan Surat Edaran No. M/3/HK.04/III/2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsugan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. Hal demikian dilakukan atas dasar kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Covid-19 memungkinkan untuk dijadikan dasar pengakhiran perjanjian kerja dengan alasan force majeur sepanjang pihak yang membuat klaim tersebut dapat membuktikan bahwa unsur-unsur force majeur tersebut terpenuhi.

Actions (login required)

View Item