SETYO W, K. A DIMAS LINGGAH (2024) PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 797/PID.SUS/2018/PN SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 18.C1.0105_K A DIMAS LINGGAH SETYO W_COVER.pdf Download (757kB) | Preview
	Text 18.C1.0105_K A DIMAS LINGGAH SETYO W_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB)
	Text 18.C1.0105_K A DIMAS LINGGAH SETYO W_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (809kB)
	Text 18.C1.0105_K A DIMAS LINGGAH SETYO W_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (820kB)
	Text 18.C1.0105_K A DIMAS LINGGAH SETYO W_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB)
Preview	Text 18.C1.0105_K A DIMAS LINGGAH SETYO W_DAFPUS.pdf Download (722kB) | Preview
	Text 18.C1.0105_K A DIMAS LINGGAH SETYO W_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)

Abstract

Kekerasan dan ekspoiltasi seksual di Indonesia bukan lagi menjadi isu yang tabu di tengah masyarakat. Hal yang memprihatinkan bahwa kasus kekerasan dan eksploitasi seksual kini melibatkan anak sebagai korban. Tindakan represif perlu dilakukan bagi para pelaku eksploitasi seksual terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap Anak di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor: 797/PID.SUS/2018/PN SMG). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan sepsifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, sedangkan primer dicari dengan menggunakan wawancara secara mendalam. Analisis dilakukan secara kulitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan penting seorang jaksa pada perkara pidana dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 6 yang menyebutkan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, kemudian pada Pasal 13 – 15 menjelaskan mengenai tugas dan wewenang jaksa/penuntut umum dalam proses penuntutan termasuk menyusun dakwaan, mengajukan perkara ke pengadilan serta turut dalam jalannya persidangan. Hambatan yang ditemui jaksa pada perkara yang diteliti sebenarnya tidak terlalu besar, seluruh saksi berperan aktif dan kooperatif dan alat bukti masih ada, namun kesepakatan damai antara anak korban dengan terdakwa membuat saksi yang dihadirkan dalam persidangan menitikberatkan pada permohonan untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa.

Actions (login required)

View Item