RIYANTINA, YACOBA AYU PUTRI (2024) KEHAMILAN TIDAK DIKEHENDAKI (KTD) DALAM PERKAWINAN: TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG). S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0062_Y AYU PUTRI RIYANTINA_COVER.pdf Download (755kB) | Preview
	Text 23.C2.0062_Y AYU PUTRI RIYANTINA_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (844kB)
	Text 23.C2.0062_Y AYU PUTRI RIYANTINA_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (859kB)
	Text 23.C2.0062_Y AYU PUTRI RIYANTINA_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (914kB)
	Text 23.C2.0062_Y AYU PUTRI RIYANTINA_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB)
Preview	Text 23.C2.0062_Y AYU PUTRI RIYANTINA_DAFPUS.pdf Download (765kB) | Preview
	Text 23.C2.0062_Y AYU PUTRI RIYANTINA_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kehamilan tidak dikehendaki (KTD) dapat terjadi dalam ikatan perkawinan pada perempuan yang dilarang ber-KB oleh suaminya. Secara das Sollen pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah membuat kebijakan untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia namun dalam das Sein di Kota Semarang pada tahun 2023 masih terdapat 69 kasus pelanggaran hak reproduksi istri oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah, sejauhmana dan bagaimana langkah mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan tidak dikehendaki dalam perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mencari data sekunder dan studi lapangan untuk mencari data primer melalui wawancara terhadap 14 responden di Kota Semarang. Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan telah dibuat oleh pemerintah namun dalam implementasi masih belum dapat mewujudkan kesetaraan gender karena tidak disertai dengan ketentuan kebijakan/ beleidsregel. 2)Secara umum kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi berpengaruh secara positif terhadap KTD dalam perkawinan karena sebagian besar suami tidak melarang berKB dan menyerahkan keputusan KB pada istri setelah kelahiran anak terakhir. 3)Langkah mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi untuk mencegah KTD dalam perkawinan dilakukan melalui perbaikan komunikasi interpersonal PKB/ PLKB dalam melakukan sosialisasi dan KIE kepada unmet need, mengadopsi dan menyebarluaskan sosialisasi dan edukasi oleh dokter kandungan dan kebidanan mengenai Program KB semenjak pemeriksaan ANC, dan menghapuskan persetujuan tindakan medis oleh suami pada informed consent untuk metode KB implant dan IUD.

Actions (login required)

View Item