MARSENO, STEFANUS HENGKIE (2024) PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA KANKER LEHER RAHIM DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASCA PEMBATASAN FORMULARIUM NASIONAL. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C2.0079_STEFANUS HENGKIE MARSENO_COVER.pdf Download (747kB) | Preview
	Text 22.C2.0079_STEFANUS HENGKIE MARSENO_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB)
	Text 22.C2.0079_STEFANUS HENGKIE MARSENO_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (826kB)
	Text 22.C2.0079_STEFANUS HENGKIE MARSENO_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (961kB)
	Text 22.C2.0079_STEFANUS HENGKIE MARSENO_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
Preview	Text 22.C2.0079_STEFANUS HENGKIE MARSENO_DAFPUS.pdf Download (784kB) | Preview
	Text 22.C2.0079_STEFANUS HENGKIE MARSENO_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB)

Abstract

Kebijakan kementerian kesehatan dalam memberikan pelayanan pengobaan kanker dilakukan dengan menetapkan kebijakan Fornas, tetapi kebijakan ini dapat menghambat akses pasien kanker terhadap perawatan medis yang sesuai, sehingga berpotensi mempengaruhi penyembuhan dan meningkatkan angka kematian akibat kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi penderita kanker leher rahim pasca pembatasan formularium nasional dan pelaksanaannya di Rumah Sakit Umum Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder, serta tiga jenis bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi penderita kanker leher rahim setelah pembatasan formularium nasional bertentangan dengan Asas lex superior derogate lex inferior. Kebijakan Fornas, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/200/2020 dan HK.01.07/MENKES/2197/2023, tidak memenuhi hak pelayanan kesehatan yang memadai karena penghapusan obat kanker Bevacizumab, yang membatasi pilihan pengobatan dan berpotensi mempengaruhi kualitas hidup pasien. Kemudian, pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi penderita kanker leher rahim di Rumah Sakit Umum Daerah mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebijakan pemerintah, pengelolaan BPJS Kesehatan, dan praktik medis di lapangan. Meskipun tujuan utama Formularium Nasional adalah menjamin akses terhadap obat-obatan yang aman, terjangkau, dan efektif, penghapusan beberapa obat vital dari daftar menimbulkan tantangan serius. Hal ini membatasi pilihan pengobatan yang tersedia bagi pasien, berpotensi memengaruhi kualitas hidup dan hasil pengobatan mereka. Selain itu, lambatnya revisi dalam menambah obatobatan dan terapi baru ke dalam Fornas semakin memperlihatkan rendahnya efektivitas hukum dalam implementasi aturan ini. Keterlambatan ini tidak hanya memperpanjang periode ketidakpastian bagi pasien, tetapi juga menurunkan kemampuan sistem kesehatan untuk responsif terhadap perkembangan ilmu medis dan kebutuhan pasien yang terus berubah. Penelitian ini merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk merevisi kebijakan Fornas dan memasukkan kembali obat Bevacizumab. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah diharapkan meningkatkan program edukasi bagi pasien kanker leher rahim tentang hak-hak kesehatan mereka, informasi obat, dan alternatif pengobatan.

Actions (login required)

View Item