HALILU, DARMAWANTI (2024) PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN DI KABUPATEN MOROWALI. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C2.0035_DARMAWANTI HALILU_COVER.pdf Download (725kB) | Preview
	Text 22.C2.0035_DARMAWANTI HALILU_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB)
	Text 22.C2.0035_DARMAWANTI HALILU_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB)
	Text 22.C2.0035_DARMAWANTI HALILU_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (873kB)
	Text 22.C2.0035_DARMAWANTI HALILU_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB)
Preview	Text 22.C2.0035_DARMAWANTI HALILU_DAFPUS.pdf Download (718kB) | Preview
	Text 22.C2.0035_DARMAWANTI HALILU_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (760kB)

Abstract

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali tahun 2022 terdapat temuan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 4 jenis Jamu danobat syrup anak yang mengandung Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol. sehingga, diperlukan pengawasan peredaran obat agar memastikan obat yang dikonsumsi merupakan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaturan peredaran obat, pelaksanaan pengawasan peredaran obat dan faktor yang menghambat pengawasan peredaran obat dalam mewujudkan Hak atas Kesehatan bagi Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi Pustaka. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Metode penyajian data dalam bentuk narasi, gambar dan tabel dengan analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan secara khusus di Tingkat daerah terkait pengawasan peredaran obat belum ada, sehingga dasar hukum pengaturan sesuai dengan UU yang berlaku yakni UUD 1945, UU perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sebelum dan sesudah obat diedarkan. Terdapat faktor hambatan yaitu kurangnya tindak lanjut dalam penemuan obat illegal dan juga tidak melakukan pengawasan kembali ke apotek maupun toko obat yang ditemukan mengedarkan obat ilegal karena keterbatasan anggaran dalam pengawasan.

Actions (login required)

View Item