PANJAITAN, MELISA PARIDA DJAYANTY (2024) IMPLEMENTASI HOSPITAL BY LAWS BAGI DOKTER SUBSPESIALIS DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG DALAM PELAYANAN KESEHATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C2.0033_MELISA PARIDA DJAYANTY PANJAITAN_COVER.pdf Download (885kB) | Preview
	Text 21.C2.0033_MELISA PARIDA DJAYANTY PANJAITAN_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (989kB)
	Text 21.C2.0033_MELISA PARIDA DJAYANTY PANJAITAN_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0033_MELISA PARIDA DJAYANTY PANJAITAN_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0033_MELISA PARIDA DJAYANTY PANJAITAN_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (727kB)
Preview	Text 21.C2.0033_MELISA PARIDA DJAYANTY PANJAITAN_DAFPUS.pdf Download (936kB) | Preview
	Text 21.C2.0033_MELISA PARIDA DJAYANTY PANJAITAN_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (950kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Implementasi Hospital byLaws Bagi Dokter Subspesialis di RSUP Dr. Kariadi Semarang dalam Pelayanan Kesehatan” bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hospital byLaws, mengetahui implementasi Hospital byLaws dalam pelayanan kesehatan bagi dokter subspesialis, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Hospital byLaws bagi dokter subspesialis di RSUP Dr. Kariadi. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Rumah Sakit merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan dalam penelitian. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang dilakukan dengan pengumpulan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, literatur, jurnal, dan dokumen yang lain; dan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi mengenai tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum pengaturan HBL RSUP Dr. Kariadi belum mengacu pada UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan masih menggunakan dasar hukum yang lama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bentuk pengaturan HBL RSUP Dr. Kariadi terdiri dari pengaturan umum dan pengaturan khusus. Mekanisme implementasi HBL terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pengorganisasian, interpretasi, dan implikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi HBL adalah Pemilik, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Direksi, Komite Audit, Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, Komite Keperawatan, Komite Mutu Rumah Sakit, Komite Koordinasi Pendidikan, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Komite Etik Penelitian Kesehatan, Satuan Pemeriksaan Internal, dan Kelompok Staf Medis. Faktor yuridis, teknis, dan sosiologis mempengaruhi implementasi HBL.

Actions (login required)

View Item