SAFITRI, NIRMALA (2025) PELAYANAN KESEHATAN IBU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK PEREMPUAN DALAM SISTIM HUKUM DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 20.C2.0033_DR. NIRMALA SAFITRI, MKES (EPID)_COVER.pdf Download (722kB) | Preview
	Text 20.C2.0033_DR. NIRMALA SAFITRI, MKES (EPID)_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (947kB)
	Text 20.C2.0033_DR. NIRMALA SAFITRI, MKES (EPID)_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C2.0033_DR. NIRMALA SAFITRI, MKES (EPID)_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C2.0033_DR. NIRMALA SAFITRI, MKES (EPID)_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (826kB)
Preview	Text 20.C2.0033_DR. NIRMALA SAFITRI, MKES (EPID)_DAFPUS.pdf Download (851kB) | Preview
	Text 20.C2.0033_DR. NIRMALA SAFITRI, MKES (EPID)_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh Negara, karena mempengaruhi penikmatan hak-hak asasi yang lain. 7 Hak atas kesehatan pada dasarnya sama pada setiap orang, namun, karena perempuan memiliki kondisi biologis yang berbeda dari laki-laki, maka pelayanan kesehatannya pun berbeda (dikenal dengan prinsip diferensiasi). Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada seorang perempuan (ibu), Negara perlu memberikan kepastian hukum (legalitas) agar pelayanan kesehatan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemberi layanan (health provider) dan dapat memenuhi hak perempuan (health receiver) apapun kondisinya. Dalam tesis ini, penulis menggunakan desain penelitian Yuridis normatif, yang mengkaji sistim hukum HAM dan sistim Hukum Kesehatan dan bagaimana pemenuhan hak seorang perempuan (ibu) dengan metode eksplanatoris. Tujuannya untuk menjelaskan ius Constitutum dan ius Constituendum terkait pelayanan kesehatan ibu dalam sistim hukum HAM dan sistim Hukum Kesehatan ditinjau dari perspektif hak perempuan. Hasil penelitian didapatkan bahwa ius constitutum terkait pelayanan kesehatan ibu dalam sistim Hukum HAM dan sistim Hukum Kesehatan perlu disusun lebih lengkap, sistimatis dan terintegrasi, agar memenuhi hak perempuan apapun kondisinya, sehingga tidak ada kekosongan hukum atau kekeliruan dalam penyelenggaraan pelayanannya (terkait struktur, substansi dan kultur hukumnya). Sedangkan ius constituendum dari pelayanan kesehatan ibu adalah perlu adanya perlindungan hukum bagi perempuan dengan peraturan perundang-undangan yang lengkap, sistimatis dan terintegrasi terutama terkait kondisi khusus seorang perempuan, memastikan tidak ada kekosongan atau kekeliruan hukum, serta kepastian dalam penyelenggaraannya dan penegakan hukum yang adequate.

Actions (login required)

View Item