SRAFAELIA, SRAFAELIA (2025) PERBANDINGAN PENGHITUNGAN PPH 21 BERDASARKAN PMK 101/2016 DENGAN PMK 168/2023 UNTUK PEGAWAI TETAP PADA YAYASAN PENDIDIKAN MSD. Project Report. UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA. (Unpublished)

Preview	Text 20.H1.0032_SRAFAELIA_COVER.pdf Download (582kB) | Preview
	Text 20.H1.0032_SRAFAELIA_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB)
	Text 20.H1.0032_SRAFAELIA_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.H1.0032_SRAFAELIA_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (819kB)
	Text 20.H1.0032_SRAFAELIA_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB)
	Text 20.H1.0032_SRAFAELIA_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)
Preview	Text 20.H1.0032_SRAFAELIA_DAPUS.pdf Download (567kB) | Preview
	Text 20.H1.0032_SRAFAELIA_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Regulasi terkait PPh Pasal 21 telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan administrasi perpajakan. Salah satu perubahan signifikan terdapat pada peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.010/2016 yang digantikan oleh PMK No. 168/2023 yang mulai berlaku pada tahun 2024. Perubahan ini mencakup penyesuaian tarif pajak, penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pengenalan metode penghitungan baru berupa Tarif Efektif Rata-rata (TER), serta penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara PMK 101/2016 dan PMK 168/2023 serta dampaknya terhadap proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di yayasan pendidikan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan studi kasus yang mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan peraturan ini memberikan tantangan baru bagi yayasan pendidikan dalam mengelola kewajiban perpajakan, terutama dalam penyesuaian sistem administrasi dan prosedur pelaporan pajak yang baru. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi yayasan pendidikan untuk mengelola kewajiban perpajakan sesuai ketentuan PMK 168/2023 serta memberikan rekomendasi strategis untuk memudahkan transisi dan meningkatkan kepatuhan serta efisiensi administrasi perpajakan.

Actions (login required)

View Item