ATHARAFI, MUHAMMAD NAUFAL WIDHI (2024) EVALUASI KESALAHAN PELAPORAN PPN PADA PT XYZ. Project Report. UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA. (Unpublished)

Preview	Text 20.H1.0010_MUHAMMAD NAUFAL WIDHI ATHARAFI_COVER.pdf Download (464kB) | Preview
	Text 20.H1.0010_MUHAMMAD NAUFAL WIDHI ATHARAFI_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text 20.H1.0010_MUHAMMAD NAUFAL WIDHI ATHARAFI_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text 20.H1.0010_MUHAMMAD NAUFAL WIDHI ATHARAFI_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text 20.H1.0010_MUHAMMAD NAUFAL WIDHI ATHARAFI_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB)
	Text 20.H1.0010_MUHAMMAD NAUFAL WIDHI ATHARAFI_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
Preview	Text 20.H1.0010_MUHAMMAD NAUFAL WIDHI ATHARAFI_DAPUS.pdf Download (450kB) | Preview
	Text 20.H1.0010_MUHAMMAD NAUFAL WIDHI ATHARAFI_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB)

Abstract

Kesalahan Pelaporan PPN bisa berdampak buruk bagi instansi, karena jika salah dalam melaporkan maka instansi tersebut harus membuat surat pembetulan pajak dan dikenakan denda. Begitu juga dengan penerbitan faktur pajak fiktif, jika kasus itu terjadi maka tak hanya instasi saja yang terkena dampak buruk, melainkan perekonomian negara juga turut terganggu. Kasus tersebut terjadi pada PT XYZ yang merupakan klien dari AGAPE. Narasumber yang sempat saya wawancarai memberikan informasi jika pada tahun 2020 terdapat kesalahan dan kecurangan yaitu penerbitan faktur pajak fiktif, setelah diselidiki ternyata penerbit faktur pajak fiktif tersebut berasal dari PT XYZ. Mereka bekerja sama dengan pihak luar dengan cara memanipulasi barcode faktur pajak yang nantinya akan terbaca valid di aplikasi. Narasmber menjelaskan, Pada pelaporan PPN PT XYZ tahun 2020 masa Maret dan Desember terdapat PPN lebih bayar yang kemudian PT XYZ mengajukan Pengembalian Pajak (Restitusi). Namun pada hari Jumat, 1 Januari 2021 terdapat pemeriksaan pajak yang mengharuskan PT XYZ untuk diperiksa. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa diantara pajak masukan terdapat transaksi palsu atau faktur pajak fiktif. Narasumber menambahkan alasan PT XYZ mengajukan Pengembalian pajak (Restitusi) yaitu mencari keuntungan. Berdasarkan Tata tertib perpajakan, solusi yang seharusnya dilakukan oleh PT XYZ yaitu dengan Pembetulan Pajak, namun PT XYZ enggan melakukan Pembetulan tersebut dan kasus ini sudah masuk ke pidana, maka PT XYZ harus menghadapi pengadilan pajak dengan ancaman hukuman badan serta denda 200%.

Actions (login required)

View Item