MUTAMIMATURROFIQOH, MUTAMIMATURROFIQOH (2024) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN KEPESERTAAN WAJIB BPJS KESEHATAN PADA PT. SUKANDA DJAYA SEMARANG GUNA MENINGKATKAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KARYAWAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C2.0068-MUTAMIMATURROFIQOH_COVER.pdf Download (948kB) | Preview
	Text 22.C2.0068-MUTAMIMATURROFIQOH_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text 22.C2.0068-MUTAMIMATURROFIQOH_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 22.C2.0068-MUTAMIMATURROFIQOH_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 22.C2.0068-MUTAMIMATURROFIQOH_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 22.C2.0068-MUTAMIMATURROFIQOH_DAFPUS.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 22.C2.0068-MUTAMIMATURROFIQOH_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional bagi warga negara dalam hal ini karyawan, tingginya beban kerja di perusahaan dapat mengakibatkan terganggunyaa kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan kepesertaan wajib BPJS Kesehatan pada PT. Sukanda Djaya guna meningkatkan hak pelayanan kesehatan, yang meliputi pendataan, pendaftaran kepesertaan, iuran wajib dan manfaat yang di terima oleh karyawan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan metode pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan berupa wawancara langsung dan mengisian google form kepada subjek yang di teliti serta studi pustaka kemudian di analisis secara kualitatif mengguanakan teori, asas hukum serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahwa pengaturan tanggung jawab dalam pemenuhan kepesertaan wajib BPJS kesehatan bersifat wajib untuk karyawan tetap, PKWTT dan outsorcing dari level worker sampai level managerial tanpa syarat telah sesuai dengan Deklarasi HAM, UU 39/1999 Pasal 1 ayat (1), UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan (3), UU SJSN, Perpres tentang JKN sedangkan pelaksanaan pemenuhan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan melakukan pendataan, pendaftaran telah sesuai dengan UU BPJS serta tertuang dalam Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis Perusahaan, dimana belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan hukum jika di lihat dari iuran yang di potongkan oleh perusahaan, besaran iurana apabila jumlah tanggungan karyawan lebih dari lima orang sehingga perlu di buatkan aturan yang lebih jelas, penambahan fasilitas pelayanan kesehatan lain tidak terbatas pada divisi logistik tetapi sales dan finance sehubungan dengan tingginya beban kerja sehingga manfaat pelayanan serta fasilitas kesehatan dapat di rasakan oleh seluruh karyawan perusahaan. Kata Kunci : Kepesertaan, Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan

Actions (login required)

View Item