KURNIA, MARGARETHA (2024) TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS BAYI TERTUKAR DI RUMAH SAKIT. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C2.0052-MARGARETHA KURNIA_COVER.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C2.0052-MARGARETHA KURNIA_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 22.C2.0052-MARGARETHA KURNIA_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 22.C2.0052-MARGARETHA KURNIA_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text 22.C2.0052-MARGARETHA KURNIA_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C2.0052-MARGARETHA KURNIA_DAFPUS.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C2.0052-MARGARETHA KURNIA_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)

Abstract

Peristiwa bayi tertukar di sebuah rumah sakit menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum pada rumah sakit. Meskipun saat ini kasus tersebut telah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, namun terdapat permasalahan sejauh mana batas pertanggungjawaban pidana Pimpinan Rumah Sakit dan bagaimana pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batas pertanggungjawaban pidana Pimpinan Rumah Sakit dan pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar di Rumah Sakit. Metodologi penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana Pimpinan Rumah Sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar di Rumah Sakit belum jelas, karena kata “semua” dalam rumusan Pasal 46 UU RS sesuai tempus delicti, maupun saat ini pada Pasal 193 UU Kesehatan belum mencerminkan makna lex certa pada asas legalitas. Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar bertanggung jawab secara perdata, namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena dugaan tindak pidana bukan merupakan tindak pidana korporasi. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum dalam peristiwa ini diperlukan penambahan norma dalam UU Kesehatan dan UU KUHP yang akan datang. Kata kunci: tanggung jawab, tindak pidana, rumah sakit

Actions (login required)

View Item