FARIDA, ERVINA (2024) PELAKSANAAN PROGRAM RUJUKAN BALIK (PRB) BAGI PESERTA JKN DENGAN PENYAKIT KRONIS DALAM PERWUJUDAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0078-ERVINA FARIDA_COVER.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C2.0078-ERVINA FARIDA_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 21.C2.0078-ERVINA FARIDA_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text 21.C2.0078-ERVINA FARIDA_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB)
	Text 21.C2.0078-ERVINA FARIDA_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
Preview	Text 21.C2.0078-ERVINA FARIDA_DAFPUS.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 21.C2.0078-ERVINA FARIDA_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

BPJS Kesehatan membuat PRB atau Program Rujuk Balik gunanya untuk memenuhi hak akan kesehatan dan menjamin kebutuhan obat juga perawatan bagi peserta dengan penyakit kronis. Di kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 dari 1.428 orang peserta yang di diagnosa menderita penyakit kronis, hanya 61 orang peserta yang terdaftar dalam dalam program ini. Berdasarkan data tersebut, sehingga dianggap perlu melakukan penelitian mengenai pelaksanaan regulasi PRB, Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dengan penyakit kronis di Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, data sekunder dan data primer sebagai bahan acuan dalam penelitian. Teknik dalam pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB di Kabupaten Barito Selatan masih belum sepenuhnya optimal, di analisa berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman,yaitu struktur, substansi, dan budaya yang mempengaruhi-nya. Kurangnya penyebaran hukum dan sosialisasi dan kurangnya komunikasi maupun koordinasi menjadi kendala yang perlu diatasi; juga ditemukan bahwa terdapat kekosongan peraturan perundangundangan dalam pelaksanaan PRB, pedoman pelaksanaan hanya diatur dengan SE Dir-Pel BPJS Kesehatan Nomor 047 Tahun 2014 tentang Pelayanan Program Rujuk Balik bagi Peserta JKN. Solusi yang disarankan antara lain peningkatan anggaran, sosialisasi, edukasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi dari pihak terkait juga diperlukannya memahami tentang regulasi PRB. Saran lainnya termasuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan budaya hukum, dan mengkaji ulang regulasi dalam pelaksanaan PRB. Sehingga diharapkan pelaksanaan PRB dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dengan penyakit kronis di Kabupaten Barito Selatan dapat terlaksana dengan optimal. Kata Kunci : Program rujuk balik, penyakit kronis, pelayanan kesehatan

Actions (login required)

View Item