JASON, JASON (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT PERUJUK TERHADAP TUNTUTAN MALAPRAKTIK PADA RUJUKAN KASUS GAWAT DARURAT DALAM JAMINAN BPJS KESEHATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0068-JASON_COVER.pdf Download (941kB) | Preview
	Text 21.C2.0068-JASON_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 21.C2.0068-JASON_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (19MB)
	Text 21.C2.0068-JASON_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text 21.C2.0068-JASON_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C2.0068-JASON_DAFPUS.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C2.0068-JASON_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)

Abstract

Rumah sakit berhadapan dengan risiko tuntutan hukum, termasuk tuntutan malapraktik yang dapat mempengaruhi reputasi dan stabilitas keuangan. Sengketa malapraktik pada rujukan kasus gawat darurat masih memerlukan klarifikasi yang mendalam dalam hukum kesehatan di Indonesia. Secara hukum, rumah sakit perujuk dijamin untuk memberikan pelayanan gawat darurat sesuai undangundang. Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat keterbatasan sumber daya, seperti tenaga medis dan peralatan. Masalah semakin rumit ketika melibatkan jaminan BPJS Kesehatan. Kesenjangan ini menjadi daya tarik penelitian untuk mengeksplorasi langkah-langkah rumah sakit dalam memperkuat perlindungan hukumnya terhadap tuntutan malapraktik dalam skema rujukan jaminan BPJS Kesehatan dalam menangani kasus gawat darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan perlindungan hukum, serta cara penanggulangan atau antisipasi terhadap tuntutan malapraktik kepada rumah sakit dalam memberikan rujukan kasus gawat darurat dengan jaminan BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melibatkan pemeriksaan terhadap data sekunder yakni semua peraturan undangundang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, dan regulasi lainnya dianggap sudah mampu memberikan kerangka hukum yang jelas bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Prinsip-prinsip etika seperti otonomi pasien, keadilan, non-maleficence, dan beneficence menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif secara teoritis, evaluasi lanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif di lapangan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan guna memastikan akses kesehatan yang adil dan merata, terutama dalam situasi gawat darurat. Dengan demikian, pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, komunikasi, dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci dalam menanggulangi tuntutan malapraktik. Diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat regulasi hukum, meningkatkan transparansi pelaporan, melibatkan ahli hukum, dan melakukan audit internal berkala guna meminimalkan risiko tuntutan malapraktik dan memberikan perlindungan hukum optimal bagi semua pihak. Kata kunci: BPJS Kesehatan, gawat darurat, perlindungan hukum, malapraktik, rumah sakit, sistem rujukan.

Actions (login required)

View Item